Menko Darmin: Ada pelanggaran aturan izin SIUP, laporkan saja!
Pemerintah juga menyiapkan sanksi untuk pelanggar.
Pemerintah Jokowi-JK terus mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi untuk mendorong laju roda perekonomian nasional. Pada Kamis, 28 April 2016, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XII.
Dalam paket kebijakan tersebut, salah satunya berisi kemudahan dalam mengajukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Salah satu aturannya disebutkan, pengajuan SIUP dan TDP serta BPJS Kesehatan secara online di PTSP semula 15 hari menjadi 1 hari kerja.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut.
"Kalau sudah ditulis 3 hari, dia enggak lakukan, laporkan dong. Kalau tadi 15 hari sekarang 3 hari atau 2 hari (1 hari dalam aturan), kalau dilanggar berarti melanggar," kata Darmin di kediaman dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (1/5).
Diakui Darmin bahwa setiap aturan yang dibuat pemerintah, selalu ada potensi pelanggaran. Untuk meminimalisir angka pelanggaran, pemerintah perlu mendapat laporan agar setiap pelanggaran bisa ditindaklanjuti.
"Jadi enggak ada cara lain, tetap ada saja ada. Kalau diselesaikan, aturan bilang begini, saya laporkan saja ke Kemendag. Jadi perlunya aturan diubah supaya standar berubah," jelas Darmin.
Darmin mengakui, peraturan terdahulu dibuat remang-remang dan tidak jelas memberi peluang penyelewengan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini berkomitmen membuat aturan sejelas mungkin agar potensi penyelewengan semakin minim.
"Jangan mengira pegawai itu yang paling enggak berani lakukan adalah melanggar aturan. Makanya senangnya aturan itu dibikin remang-remang. Kalau ditulis 2 hari, kalau tak dipenuhi itu melanggar. Tidak ada pegawai yang berani terang-terangan melanggar. Walaupun itu hanya Permen. Karena melanggar aturan itu menyangkut masalah besar sebagai pegawai," tutup Darmin.
Baca juga:
Paket kebijakan ekonomi XII: Izin mendirikan bangunan dimudahkan
Paket Kebijakan XII, pelaku UMKM bisa urus izin selama 10 hari
Benahi iklim usaha RI, Jokowi luncurkan paket kebijakan ekonomi XII
Jokowi: Paket kebijakan XII naikkan peringkat kemudahan bisnis RI
Paket kebijakan ekonomi jilid XII beri kemudahan bisnis UKM
Pengusaha: Kita optimis di 2016, tahun lalu banyak kekhawatiran
Jokowi minta pelayanan publik ditingkatkan, tak ada calo dan pungli