Menko Luhut Minta KPK Awasi Pengembangan Blok Masela
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menunggu keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi revisi Rencana Pengembangan (Plan of Development) Lapangan Abadi atua Blok Masela.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menunggu keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi revisi Rencana Pengembangan (Plan of Development) Lapangan Abadi atua Blok Masela.
Namun demikian, Luhut meminta pengawasan yang dilakukan KPK tidak memperlambat pengembangan Blok Masela.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KONI Sumsel? Ketua Umum KONI Sumatra Selatan Hendri Zainuddin resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun anggaran 2021 pada Senin (4/9).
"Kan salah satu fungsi KPK itu pencegahan kan, tapi mereka (KPK) tidak boleh lama-lama. Jangan juga pencegahan itu malah nanti jadi memperlambat," kata Luhut.
Luhut mengatakan, pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut.
Dengan begitu, penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini.
"Masih menunggu itu saja yang terakhir, soal KPK, itu menunggu proses. Saya pikir bisa sebenarnya minggu ini, yang lain kendalanya sudah tidak ada," kata Luhut.
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta KPK mengawasi pengembangan Blok Masela.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pengawasan yang diminta oleh SKK Migas terkait biaya pengembangan. Sebab, proyek tersebut masih menggunakan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery.
Artinya, bagi hasil memperhitungkan biaya pengembangan yang harus diganti pemerintah. "Yang crucial kan biaya pengembangannya, karena jadi cost recovery, ada procurement barang dan jasa. Padahal kalau development cost irit atau hemat, ujungnya kan bagian pemerintah lebih banyak," ujar Pahala pekan lalu.
Estimasi biaya investasi Blok Masela memang cukup tingggi, berkisar USD 18-20 miliar. Ini karena pengembangan Blok Masela menggunakan skema kilang LNG di darat dengan kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun (MTPA) dan gas pipa sebesar 150 mmscfd.
Baca juga:
ESDM Libatkan KPK Evaluasi Rencana Pengembangan Blok Masela
SKK Migas dan INPEX Tandatangani Perjanjian Pengembangan Lapangan Blok Masela
Pemerintah dan Inpex Sepakati Nilai Investasi dan Bagi Hasil Migas Blok Masela
SKK Migas Bantah Shell Bakal Mundur dari Proyek Migas Masela
Pengembangan Blok Masela Terhambat Pembebasan Lahan dan Insentif
SKK Migas Sebut Ada Investor Tertarik Ikut Garap Blok Masela