Menko Luhut soal Proyek PLTSa Mandek: PLN Jangan Macam-Macam
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tarif jual beli listrik tenaga sampah dalam Peraturan Presiden (Perpres). Untuk itu, dia meminta PLN untuk mengacu kepada Perpres dan tidak membuat aturan sendiri yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak menjadi penghambat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di sejumlah daerah. Menurut dia, PLN kerap mempersulit proses administrasi pembelian listrik dari sampah.
"Iya dijual ke PLN. PLN itu jangan macam-macam, gitu lho. Kalau sudah ada tadi Perpresnya, jadi jangan mencari masalah, tapi mencari solusinya," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/7).
-
Bagaimana PLN mendukung transisi ke kendaraan listrik? PLN siap mendukung upaya pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Pengguna EV tidak perlu risau, sebab infrastruktur telah dibangun lebih merata. Apalagi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) telah siap, mudah dan nyaman digunakan.
-
Apa yang menjadi pemicu semangat Jakarta Electric PLN untuk bangkit? Ketertinggalan menjadi sesuatu yang memacu semangat. Hal inilah yang berhasil dibuktikan oleh Jakarta Electric PLN yang berhasil comeback atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.
-
Kapan PLN mulai mendukung ekosistem kendaraan listrik? PT PLN (Persero) berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) yang berkembang pesat di Indonesia.
-
Bagaimana cara PLTA Ketenger menghasilkan listrik? Air yang sudah tertampung di kolam selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik.
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.
-
Bagaimana cara PLTA Kracak menyalurkan listrik? “Jadi ini listriknya disalurkan ke Bogor, yang saat itu Buitenzorg sedang butuh, terutama untuk penerangan kantor gubernur. Setelah Buitenzorg memiliki penerangan, listrik disalurkan ke Tanjung Priuk untuk operasional Trem dan perkotaan,” kata sang kreator, Jejak Siborik.
Luhut menjelaskan bahwa pemerintah telah mengatur tarif jual beli listrik tenaga sampah dalam Peraturan Presiden (Perpres). Untuk itu, dia meminta PLN untuk mengacu kepada Perpres dan tidak membuat aturan sendiri yang akhirnya tidak menyelesaikan masalah.
"Berbelit-belit itu (PLN), kan sudah ada Perpresnya mengenai ini, yasudah mengacu ke situ," ucap Luhut.
Dia menyebut pemerintah telah mencanangkan pembangunan 12 PLTSa di beberapa daerah di Indonesia. Namun, hanya empat daerah yang pembangunannya ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Empat daerah itu antara lain, Surabaya, Bekasi, Solo, dan DKI Jakarta.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan salah satu faktor penghambat yaitu lantaran harga beli PLN di beberapa tempat masih dilakukan pengkajian. Padahala, kata dia, dalam Perpres dikatakan harga beli sebesar 13,3 sen dolar AS/kWh.
"Jadi presiden agak kurang berkenan, kan sudah ada Perpres, kalau sudah ada Perpres kenapa harus dikaji-dikaji lagi. Itu yang bikin akhirnya semua mesin proses ini masih banyak hambatan," jelasnya.
"Tadi sudah dikasih arahan supaya jangan dikaji-kaji lagi, karena kajiannya sudah selesai ketika Perpres diterbitkan," imbuh Ridwan Kamil.
Sebelumnya, Presiden Jokowi geram pemanfaatan sampah menjadi energi listrik hingga kini belum ada progres nyata. Padahal, hal tersebut seringkali dibahas dan dirapatkan di Istana.
Jokowi lalu meminta para menteri serta kepala daerah untuk mengungkapkan faktor yang menghambat pembangunan PLTSa. Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/7).
"Rapat terbatas mengenai sampah ini sudah kita lakukan. Seingat saya sudah 6 kali sejak saya jadi Walikota. Saya ngomong apa adanya. Urusan sampah ini juga sudah ingin kita selesaikan, ingin kita kerjakan," kata Jokowi.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)