Mentan Amran Ingatkan Kadis Tak Jual Traktor Bantuan Alat Pertanian: Itu Uang Rakyat!
Kementan telah bersurat kepada Polri untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan alat pertanian.
Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengingatkan seluruh kepala dinas dan jajaran terkait untuk memastikan bantuan traktor, combine harvester, dan alat lainnya tidak disalahgunakan atau dijual secara ilegal. Hal ini karena bantuan alat pertanian tersebut bersumber dari uang negara.
"Kadis, traktor jangan disimpan di tengah lapangan. Itu uang rakyat, harus dijaga baik-baik. Kalau ada yang memperjualbelikan alat bantuan, laporkan ke saya, pasti kami proses," kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (12/12).
- Mentan Salurkan Bantuan Benih dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kampung Wanam
- Mentan Serahkan Bantuan Pertanian Senilai Rp 410 Miliar untuk Bencana di Sulsel
- Genjot Opla di Banyuasin, Kementan Upayakan Kenaikan IP 200 Hingga 300
- Mentan Amran Serahkan Bantuan Rp200 Miliar ke Pj Gubernur Safrizal untuk Pertanian di Babel
Kementan telah bersurat kepada Polri untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan bantuan alat pertanian. Dirinya sempat mendapatkan laporan ada bantuan combine harvester yang diperjualbelikan.
Mentan Amran juga menyinggung mafia yang merugikan petani, termasuk kasus pupuk palsu yang telah di-blacklist oleh Kementan. Ia memastikan tidak akan mentolerir aksi tersebut.
"Kami tidak akan mentolerir mafia di kampung-kampung. Jika ada yang bermain, segera laporkan,” tegasnya.
Mentan Amran mengapresiasi jajaran TNI AD yang telah berupaya sekuat tenaga dalam mencapai target swasembada pangan secepat-cepatnya.
"Kita harus bisa mengulang sejarah dan kembali mencapai swasembada. Daerah produksi harus kita tingkatkan minimal dua kali lipat. PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), BWS (Balai Wilayah Sungai), dan Babinsa menjadi ujung tombak kita," ujarnya.
Komitmen TNI AD Dukung Swasembada Pangan
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan komitmen TNI AD untuk mendukung upaya percepatan swasembada pangan nasional.
Ia mengusulkan keterlibatan satuan tempur atau batalion khusus untuk mendukung tugas-tugas yang selama ini dibebankan kepada Babinsa.
"Kalau hanya mengandalkan Babinsa, pasti berat. Harus ada satuan tempur atau batalion yang bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan program ini," ujar Tandyo.
TNI AD juga akan mendorong inovasi dari seluruh komando distrik militer (Kodim) untuk mengakselerasi berbagai program ketahanan pangan. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi di lapangan, terutama dalam pengelolaan sawah eksisting secara komprehensif, termasuk pengelolaan air.
"Merauke dan lokasi Optimasi lahan rawa (Oplah) ataupun cetak sawah lainnya bisa menjadi simbol kebangkitan swasembada pangan. Seluruh dandim di Indonesia butuh badan tersendiri yang mampu mempercepat pencapaian target ini," imbuhnya.
Kolaborasi antara Kementan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan TNI AD diyakini akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang lebih singkat. Letjen Tandyo menekankan bahwa integritas dan pengabdian seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam mendukung program ini.
"Integritas kita dipertaruhkan di sini. Kita harus bekerja bersama untuk mencapai ketahanan pangan nasional," tegasnya.