Menteri Bahlil: Di 2020, RI Dinobatkan Negara dengan Proses Perizinan Paling Ribet
Beberapa lembaga dunia pada 2020 menobatkan Indonesia sebagai negara dengan proses perizinan investasi yang berbelit-belit. Oleh karena itulah, pemerintah menghadirkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mempermudah proses perizinan.
Beberapa lembaga dunia pada 2020 menobatkan Indonesia sebagai negara dengan proses perizinan investasi yang berbelit-belit. Oleh karena itulah, pemerintah menghadirkan Undang-undang Cipta Kerja untuk mempermudah proses perizinan.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam Economic Outlook Prospek Investasi 2022, Selasa (23/11).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana PLN memastikan kontrak kerja sama yang terjalin dengan mitra investor bisa memberikan kepastian? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
"Harus kita akui tahun 2020 pernah kita dinobatkan sebagai negara yang nomor pertama mengurus perizinan berbelit-belit di dunia oleh beberapa lembaga dunia," kata Menteri Bahlil.
Selain itu, sulitnya proses perizinan juga menjadi salah satu penyebab investasi mangrak selama 6 tahun sebesar Rp 708 triliun. Namun, berkat undang-undang Cipta kerja kini investasi tersebut sudah terealisasi sebesar 73 persen atau setara Rp 517,6 triliun yang merupakan nilai potensial investasi yang telah difasilitasi.
4 Kebutuhan Utama Investor
Menteri Bahlil menegaskan, sebenarnya yang dibutuhkan investor itu hanya 4 hal. Di antaranya transparansi, efisiensi, kecepatan dan kepastian. Namun, memang 4 hal itu sulit didapatkan. Tapi sejak hadirnya undang-undang Cipta kerja, segala persoalan tersebut dapat diatasi secara bertahap.
"Memang di Indonesia ini 4 hal susah. Dulu pas saya jadi pengusaha kalau saya urus izin hanya Tuhan yang tahu kapan itu izin keluar. Kalau kita urus izin di Kementerian Lembaga di Republik Indonesia dulunya kita tidak tahu berapa lama, luar biasa persoalannya dengan lahirnya undang-undang cipta kerja yang ada itu insya Allah akan memudahkan kita semua," kata Menteri Bahlil.
Tentunya, dengan menciptakan proses perizinan yang mudah, dia optimistis bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia. Hal itu terbukti dengan realisasi investasi periode Januari-September 2021 sudah mencapai Rp 659,4 triliun setara 73,3 persen dari target investasi sebesar Rp 900 triliun.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)