Menteri Bahlil Siap Tebar Insentif Fiskal untuk Tarik Investasi
Dia meyakini, dengan guyuran insentif fiskal mampu menggenjot realisasi investasi di dalam negeri.
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan realisasi investasi di Indonesia. Strateginya dengan mempermudah proses perizinan dan memberikan sejumlah insentif fiskal sebagai daya tarik bagi investor lokal maupun asing.
"Kenapa harus Indonesia melakukan ini?, Karena kami tahu, kami belajar pada masa lampau bahwa hampir semua negara, termasuk Indonesia, investor yang masuk baik dari dalam maupun luar negri membutuhkan empat hal. Yaitu kemudahan, kepastian, efisiensi, dan transparansi," kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dalam acara Indonesia Investment Webinar Series 2021, Selasa (24/8).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
Bahlil sendiri tidak mendetailkan terkait intensif fiskal apa saja yang akan diberikan pemerintah untuk menarik minat investor menamakan modalnya di Indonesia. Namun, dia meyakini, dengan guyuran insentif fiskal mampu menggenjot realisasi investasi di dalam negeri.
"Kami hadir untuk melakukan reformasi terhadap aturan dalam rangka menjawab apa yang diinginkan oleh para pelaku usaha," tekannya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalihkan kewenangan pemberian insentif fiskal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.7 tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menjelaskan, proses pelimpahan kewenangan tersebut diberikan kepada BKPM dalam proses eksekusinya saja supaya lebih efisien. Namun, dalam pelaksanaannya tetap Ditjen Pajak yang nantinya akan mengawasi.
"Pengawasan tetap di DJP dan sekarang pun ada prosedurnya selama ini. Jadi ini hanya pendelegasiannya saja," kata dia ditemui di Jakarta, Jumat (31/1).
Sejauh ini, hanya industri pionir saja yang secara proses diberikan kepada BKPM. Namun di luar itu pihaknya masih mendiskusikan bagaimana mekanisme pelaksanaan di lapangan, apakah tetap di DJP atau dilimpahkan ke BKPM juga.
Baca juga:
Peningkatan Konsumsi & Investasi Jadi Kunci Ekonomi Kuartal II Tumbuh Positif
Menko Airlangga: Layanan OSS Berbasis Risiko Bakal Buka Banyak Lapangan Kerja
Menteri ESDM Sebut Investasi PLTS Semakin Kompetitif
Waskita Karya Negosiasi dengan LPI Soal Pembiayaan 6 Ruas Tol
Menteri Bahlil Ungkap Sebab Layanan OSS Masih Kerap Alami Gangguan
Strategi ala Juventus Menteri Bahlil Tarik Investasi Rp 900 T