Menteri Bambang Bakal Larang Hunian di Pesisir Rawan Tsunami
"Sekarang Pemerintah telah menyusun mitigasi dari bencana alam. Salah satunya daerah-daerah yang kita indikasikan yang berpotensi terkena tsunami. Itu akan dibuat sebagai daerah yang tidak boleh menjadi tempat hunian."
Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas Bambang Brodjonegoro tengah menyusun aturan mitigasi bencana alam. Ini diperlukan untuk menghadapi risiko bencana pesisir, salah satunya tsunami.
"Sekarang Pemerintah telah menyusun mitigasi dari bencana alam. Salah satunya daerah-daerah yang kita indikasikan yang berpotensi terkena tsunami. Itu akan dibuat sebagai daerah yang tidak boleh menjadi tempat hunian," ucapnya, saat menghadiri Workshop Sustanible Development Goals (SDGs) No.14, bertempat di Kuta, Badung, Bali, Senin (3/12) sore.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Kapan wilayah di Denpasar dan Badung dilanda banjir? Sejumlah wilayah di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dilanda banjir akibat hujan deras atau cuaca ekstrem, pada Kamis (4/4).
-
Apa yang disita oleh petugas Satpol PP di Denpasar? Barang bukti yang sita itu 4,5 kg daging anjing dan (ada yang sudah diolah) berupa rica-rica dan rawon. Itu, katanya laris dikonsumsi oleh orang-orang terbatas," kata Kepala Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, saat dikonfirmasi Kamis (1/8).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Pesta Rakyat Simpedes di Denpasar akan diadakan? Rencananya, PRS di Denpasar akan digelar pada 23-24 September 2023 di Lapangan Niti Mandala Renon.
-
Apa yang Jenderal Dudung apresiasi di Kampung Pancasila, Banyuwangi? “Luar biasa. Di desa ini ada banyak agama tapi bisa hidup rukun. Inilah cerminan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata,” kata Jenderal Dudung.
Menteri Bambang mencontohkan, seperti di daerah Palu di Sulawesi Tengah yang terkena tsunami.
"Sehingga misalkan yang di Palu yang kemarin terkena tsunami, itu akan dijadikan daerah terbuka saja. Tidak lagi menjadi daerah yang menjadi tempat tinggal atau ada bangunan permanen," imbuhnya.
Sementara untuk mitigasi bencana lainnya, adalah harus menanam atau mengembangkan pohon mangrove di daerah pesisir agar terhindar dari resiko bencana.
"Untuk daerah lain harus dikembangkan seperti mangrove di daerah tersebut. Intinya pembangunan kelautan ini jangan sampai Desa Nelayan yang akan menjadi korban dari Tsunami. Daerah yang berpotensi tsunami tidak akan lagi dijadikan tempat tinggal. Nanti akan dibuat aturannya dan zonanya," ujarnya.
Selain itu, terkait permasalahan Desa Nelayan yang kesulitan air bersih, Menteri Bambang, akan mengupayakan akan mendapatkan air bersih.
"Untuk air bersih tentunya dicari sumbernya, kalau bisa misalkan di daerah perkotaan dicari air bersih dari hulunya dan Desa Nelayan harus bisa mendapatkan akses air bersih. Tidak mengandalkan air laut lagi," ujarnya.
Baca juga:
Jalan Panjang Relaksasi DNI Sektor UMKM Hingga Dibatalkan Jokowi
Menteri Bambang: Kegiatan Filantropi Ditanggapi Salah Sebagian Besar Masyarakat Kita
Bos Bappenas Jamin UMKM Terlindungi Dari Investasi Asing
Ironis, Indonesia Negara Maritim dan Tanah Subur Tapi Nelayan & Petaninya Miskin
Sumbang Saran di Bappenas, Gubernur Olly Usul Sulut jadi Gerbang Industri Kelautan