Menteri Basuki terbitkan aturan lindungi konsultan konstruksi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Oleh karenanya keahlian konsultan harus mendapatkan penghargaan yang sesuai.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peran konsultan konstruksi dalam pembangunan infrastruktur sangat penting. Oleh karenanya keahlian konsultan harus mendapatkan penghargaan yang sesuai.
"Kita harus bisa menghargai keahlian orang. Ini sama saja dengan membeli lukisan. Jangan pernah nawar kalau itu seni. Take it or leave it. Kalau konsultan sama saja dengan menjual jasa keahlian harus dihargai dengan kehormatannya," ujarnya di Jakarta, Sabtu (18/11).
Menteri Basuki telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 897/KPTS/M/2017 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi tertanggal 13 November 2017.
Aturan ini menurut dia akan menjadi acuan dalam menentukan biaya jasa konsultan yang dibayar berdasarkan keahliannya. “Melalui aturan tersebut diharapkan tenaga konsultan bisa semakin sejahtera," katanya.
Karena itu, Menteri Basuki menghimbau jangan sampai ada (penyedia jasa konsultansi) mengajukan penawaran harga pekerjaan jasa konsultan konstruksi sangat rendah. Inkindo dan asosiasi konsultan lainnya bisa menggunakan aturan tersebut sebagai acuan untuk penyusunan harga penawaran jasa konsultan konstruksi di Indonesia tahun 2018.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo Nugroho Pudji Rahardjo mengaku sangat bersyukur dengan terbitnya Kepmen tersebut, sehingga penyedia jasa memiliki rujukan.
“Saya atas nama Inkindo DKI sangat berterima kasih karena sebelumnya tenaga kerja konsultan kurang dihargai. Sekarang sudah saatnya tenaga konsultan dihargai secara lebih profesional dan handal," katanya.
Adanya standar biaya langsung personil minimal ini maka tenaga kerja konsultan konstruksi harus dibayar sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Sebab jika tidak maka baik pengguna jasa maupun penyedia jasa bisa terkena sanksi administratif. Kepmen tersebut merupakan turunan dari UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi.
Hal ini diharapkan mendorong perusahaan jasa konsultansi untuk bisa lebih baik dengan melakukan pelatihan-pelatihan (training) kepada para anggotanya sehingga kapasitas kerjanya menjadi lebih baik
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Baca juga:
Korea Selatan minati proyek sistem otomatis operasional tol Indonesia
Kawasan wisata Tanjung Lesung bakal jadi lebih keren
Menteri Basuki berenang di kolam Rp 274 M, cek kualitas renovasi Stadion Renang GBK
Ini 10 destinasi wisata terbaru di Indonesia
Kota Makassar kini dipenuhi ruang terbuka hijau
Program padat karya Kementerian PUPR serap ratusan ribu pekerja