Menteri Hanif: Ketimpangan Keterampilan Jadi Masalah di Pemerintahan Jokowi
Dia menerangkan, di era pemerintah Jokowi ini yang menjadi persoalan bukanlah susahnya mencari lapangan pekerjaan namun justru masalah ketimpangan skill atau kemampuan. Saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia ada 131 juta orang, di mana 58 persennya adalah lulusan SD dan SMP.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri angkat bicara mengenai tudingan sulitnya masyarakat mencari pekerjaan di era pemerintahan Jokowi. Hanif menyebut jika dalam empat tahun pemerintahan Jokowi, sebanyak 10,5 juta lapangan pekerjaan telah dibuka.
"Penciptaan lapangan kerja selama 4,5 tahun Pak Jokowi (menjadi Presiden) itu sudah mencapai 10,5 juta lapangan kerja dan mayoritas sektor formal. Target (penciptaan lapangan kerja) yang seharusnya dicapai pemerintah selama lima tahun tercapai dalam waktu empat tahun lebih," ujar Hanif usai membuka forum Jejaring Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Asean atau Asean Oshnet di Yogyakarta, Kamis (28/3).
-
Kenapa kerja sama antara Kemnaker dan Kadin dianggap penting? MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama, yakni menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dengan sebaik-baiknya.
-
Apa yang dilakukan Kemnaker untuk melindungi pekerja? Kemnaker Sosialisasi Modular Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja Berbasis Teknologi Informasi K3 merupakan salah satu perlindungan dasar ketenagakerjaan yang menjadi Fundamental Principal and Rights at work Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong pengusaha agar melakukan tindakan pencegahan risiko Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (KK/PAK) yang diintegrasikan melalui program K3, dengan memberdayakan lembaga dan SDM K3 di perusahaan sebagai upaya perlindungan pekerja.
-
Bagaimana Kemnaker membantu pengusaha dalam pencegahan risiko kecelakaan kerja? Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong pengusaha agar melakukan tindakan pencegahan risiko Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja (KK/PAK) yang diintegrasikan melalui program K3, dengan memberdayakan lembaga dan SDM K3 di perusahaan sebagai upaya perlindungan pekerja.
-
Apa upaya yang dilakukan Kemnaker untuk melindungi tenaga kerja di sektor UMKM? Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Sosialisasi Penerapan Ergonomi dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja UMKM pada Sabtu (19/8/2023) di Jakarta. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata program aksi kepedulian Pemerintah terhadap tenaga kerja sektor UMKM di Indonesia.
-
Apa saja tips dari Kemnaker saat menandatangani kontrak kerja? Berikut tips dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat melakukan penandatanganan kontrak kerja: Pertama, perhatikan jenis perjanjian surat kontrak kerja yang berlaku. Saat ini, ada dua jenis perjanjian kerja di Indonesia yakni perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau tetap. Kedua, cek dokumen pihak yang mengikat janji. Dengan ini, pastikan dengan jelas pihak pemberi kerja.Ketiga, perhatikan jenis pekerjaan yang tertera pada surat perjanjian kerja. Pastikan jobdesk yang tertera telah sesuai saat interview kerja. Keempat, cek jam kerja dan lokasi kerja. Hal ini bertujuan agar jam maupun lokasi Anda bekerja sesuai dengan kesepakatan awal.Kelima, baca secara teliti gaji dan benefit bagi karyawan. Misalnya, tertulis jelas nominal gaji dan benefit yang sesuai dengan perjanjian kerja. Terakhir, ketahui hak dan kewajiban karyawan di perusahaan. Apabila masih ragu, Anda tak perlu sungkan untuk meminta keterangan secara jelas terhadap HRD selaku bagian dari pemberi kerja.
-
Apa solusi yang ditawarkan Kemnaker untuk mengatasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
Dia menerangkan, di era pemerintah Jokowi ini yang menjadi persoalan bukanlah susahnya mencari lapangan pekerjaan namun justru masalah ketimpangan skill atau kemampuan. Saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia ada 131 juta orang, di mana 58 persennya adalah lulusan SD dan SMP.
"Jadi diibaratkan ada 10 orang, diambil 58 persen berarti 6 orang lulusan SD dan SMP. Nah, masih masih 4 kan, dan missed match kerja (tak sesuai antara pekerjaan dengan pendidikan atau skillnya) kita di atas 50 persen. Berarti 2 orang missed match dan 2 orang lagi yang pendidikan dan skill sesuai dengan pasar kerja," urai Hanif.
Dia mengungkapkan jika pengangguran banyak didominasi oleh lulusan SMK. Namun Hanif menyebut angka pengangguran dari lulusan SMK ini terus mengalami penurunan di era pemerintahan Jokowi.
"Angka pengangguran sudah semakin baik dibanding waktu ke waktu. Misal seperti lulusan SMK masih mendominasi pengangguran kita. Tetapi angkanya sudah menurun walau dominan. Dulu lebih tinggi, dan sekarang angkanya sekitar 11 persen," urai Hanif.
Untuk mengatasi ketimpangan skill atau kemampuan ini, pemerintahan Jokowi coba melakukan sejumlah kebijakan. Di antaranya dengan mengeluarkan kartu pra kerja.
"Ketimpangan skill (ketrampilan) ini yang mendasari pemerintah mengeluarkan kartu pra kerja untuk akses penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja," tandasnya.
Baca juga:
Wika Bawa 1.343 Pekerja Indonesia Garap Ribuan Rumah Subsidi di Aljazair
Wapres JK Harap Anak Muda Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Tekan Pengangguran, Pemerintah Diminta Antisipasi Peningkatan Pekerja Robotik
Pemerintah Jemput Bola Sertifikasi Pekerja Konstruksi di Pelosok
Pemerintah Serahkan 3.000 Sertifikat Ahli Tenaga Konstruksi
Menko Darmin Sebut 1,43 Juta Tenaga Ahli Konstruksi Belum Tersertifikasi