Menteri Sofyan Target Pembahasan RUU Pertanahan Selesai Pertengahan 2020
Sofyan menjelaskan, RUU tersebut tidak akan dibahas lagi dari dari awal karena masuk dalam RUU yang di carry over. Namun, semua itu tergantung kesepakatan dengan DPR.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut bahwa pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan pada awal 2020. Dia berharap pembahasan itu akan selesai pertengahan tahun 2020.
"Mudah-mudahan dalam enam bulan pertama tahun 2020 beres," kata Sofyan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
-
Siapa saja yang terlibat dalam RUU Kerja Sama Pertahanan ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja fungsi Kementerian Pertahanan RI? Kemenhan RI memiliki beberapa fungsi, yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan. Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
Sofyan menjelaskan, RUU tersebut tidak akan dibahas lagi dari dari awal karena masuk dalam RUU yang di carry over. Namun, semua itu tergantung kesepakatan dengan DPR.
"Tapi sangat tergantung anggota DPR sebagian besar anggota DPR baru kan. Nanti kita akan lihat dinamikanya. Tapi sebenarnya substansi-subtansi yang sudah disepakati dan tidak kontroversial saya pikir engga ada masalah," ungkapnya.
Dia mengatakan sudah tidak ada lagi pasal-pasal kontroversial dalam RUU tersebut. Tetapi DPR san pemerintah akan tetap membuka ruang diskusi dengan masyarakat yang beberapa waktu lalu sempat mengkritisi pasal-pasal salam RUU tersebut.
"Cuma kan yang kontroversial itu kita akan bicarakan. LSM keberatan, apa masalah mereka keberatan, kita diskusi, akan ada dengar pendapat lagi," ucapnya.
Sepakat Bahas RUU Pertanahan
Sebelumnya, Komisi II DPR dengan pemerintah sepakat untuk kembali membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan. Pembahasan itu akan dimulai pada Januari 2020.
"Ya dimulai nanti pembentukan panja. Jadi nanti di awal masa sidang berikutnya itu masuk tanggal 10 (Januari) kita sudah membentuk panja-panja termasuk panja RUU yang mau kita selesaikan dalam tahun pertama ini," kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
(mdk/idr)