Menteri Sri Mulyani terapkan penggunaan kartu kredit dalam pembayaran belanja K/L
Dirjen Perbendaharaan Marwanto Teguh Widodo mengatakan, batas saldo kartu kredit pemerintah ini berkisaran Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Tahap uji coba yang dilakukan sampai Maret 2018 dan pemegang kartu kredit tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pelaksanaan pembayaran belanja di setiap kementerian atau lembaga (K/L) akan menggunakan kartu kredit. Hal tersebut diharapkan akan mengurangi transaksi pembayaran yang selama ini menggunakan kwitansi.
"Jadi saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cash less, akuntabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa, di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi dan itu akan jadi bentuk studi yang paling bagus," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (20/2).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan Ghea Indrawari berencana menikah? "Fun fact, dari aku kecil, aku bilang ke teman-teman aku paling cepat nikah umur 30,"
-
Kenapa Raden Adipati Djojoadiningrat berani melamar Kartini? Karena gagasannya ini, pada awal abad ke-20 Kartini mampu mendirikan sekolah perempuan pertama di rumahnya yang berada di Kabupaten Rembang untuk memberdayakan perempuan sehingga bisa membaca, berhitung, dan menulis.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kenapa KWT Srikandi dibentuk? Mengatasi Masalah Kenaikan Harga Pangan KWT Srikandi dibentuk pada awal tahun 2023 lalu. Saat itu, peruntukannya adalah membantu mengatasi kenaikan harga pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Untuk diketahui, penerapan transaksi menggunakan kartu kredit ini juga sejalan dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
Adapun tujuan penggunaan kartu kredit tersebut untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.
Menteri Sri Mulyani menambahkan, kartu kredit pemerintah dapat digunakan oleh seluruh K/L untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas. Untuk itu, perbankan harus gencar melakukan pengawasan agar kartu tersebut tidak disalahgunakan.
Dia meminta bank badan usaha milik negara (BUMN) memberikan prosedur khusus pada kartu kredit pemerintah ini. Misal, pemblokiran jika terdapat transaksi tidak wajar.
"Tolong dijaga keamanannya. Pak Tiko dan semua tim. Pak Maryono, Pak Baiquni, saya mohon supaya keamanan kartu kredit dijaga. Karena dulu saya kerja di Bank Dunia, karena suka travelling di seluruh dunia begitu kartu kredit dipakai di tempat tidak biasa, lebih dari satu transaksi dibekukan. Saya khawatir kalau tidak ada keamanan seperti itu, takutnya akan disalahgunakan," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Marwanto Teguh Widodo mengatakan, batas saldo kartu kredit pemerintah ini berkisaran Rp 50 juta sampai Rp 200 juta. Tahap uji coba yang dilakukan sampai Maret 2018 dan pemegang kartu kredit tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
"Plafonnya tadi itu kan satker kan ada yang kecil dan besar. Plafon berkisar Rp 50 sampai Rp 200 juta, kalau satker yang besar ya besar. Nah nanti kalau sudah habis berarti kan ditagihkan di Kemenkeu, kemudian diisi lagi," kata Marwanto.
Sebagai informasi, penerbitan kartu kredit pemerintah tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Keuangan bersama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang terdiri dari PT Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.
Baca juga:
Hindari kepanikan, pemerintah diminta tentukan ambang batas data kartu kredit
5 Jebakan kartu kredit yang harus dihindari agar tak bikin kantong bolong
Aprindo dukung kebijakan BI soal larangan double swipe kartu kredit
4 Fakta bahaya hingga tindakan harus dilakukan korban gesek kartu di mesin kasir
Tim BI dan OJK siap geruduk toko lakukan gesek kartu di mesin kasir
Gesek kartu kredit di mesin kasir lebih bahaya dari debit, ini penjelasannya
Polda Metro Jaya siap terima aduan penipuan kartu kredit