Menteri Sri Mulyani Tindaklanjuti Temuan Pelanggaran Dana Perjalanan Dinas Rp25 M
BPK menemukan kementerian dan lembaga (K/L) yang melakukan penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019. BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L mencapai Rp25,43 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kementerian dan lembaga (K/L) yang melakukan penggelembungan kebutuhan dana untuk perjalanan dinas. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019.
Berdasarkan IHPS I/2019, BPK menemukan biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan di 41 K/L mencapai Rp25,43 miliar.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Bagaimana Sri Isyana Tunggawijaya memerintah? Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menanggapi positif hasil temuan BPK tersebut. Sebab, menjadi informasi yang berharga perbaikan tata kelola keuangan negara.
"Kita selalu menghargai apa yang dilakukan BPK dalam melakukan audit karena itu bagian dari akuntabilitas," kata dia, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (19/9).
Menurut dia, hasil temuan BPK dapat memberikan masukan bagi Kementerian/Lembaga. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara ke depan bisa diperbaiki. Termasuk untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran.
"Seluruh temuan BPK sampai semester I tentu akan memberikan informasi yang sangat berharga baik di lingkungan kementerian keuangan maupun di seluruh Kementerian Lembaga," imbuhnya.
"Karena kita punya kepentingan yang sama, yaitu mengelola keuangan negara sebaik-baiknya dari sisi efisiensi, ketepatan penggunaan, dari sisi pertanggungjawabannya sendiri," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat belanja barang pemerintah mencapai Rp99,3 triliun hingga Mei 2019. Angka tersebut naik sekitar 16,9 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp84,9 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, belanja barang salah satunya diperuntukkan bagi belanja perjalanan dinas. Di mana pada Mei, perjalanan dinas mengalami peningkatan sebesar 22 persen.
"Yang agak sedikit mengalami peningkatan adalah belanja perjalanan dinas mencapai Rp15,1 triliun dibandingkan tahun lalu Rp12,4 triliun," ujar Askolani.
Baca juga:
BPK Temukan Pertamina Jual Premium di Atas Harga Resmi
BPK Temukan Kekurangan Potong Pajak Dana Pembinaan Atlet Kabupaten Bogor
Jika Terpilih, Ruslan Abdul Gani akan Perkuat Peran BPK
Ekspresi Nurhayati Ali Assegaf Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK
Presiden Jokowi Banggakan Prestasi Pemerintah di Pidato Sidang Tahunan MPR, Apa Itu?
Pemkab Serang Rampung Tindak lanjuti Temuan BPK Soal Staf Khusus
BPK: Tak Punya Dasar Hukum, Honor Empat Staf Khusus Bupati Serang Boros Anggaran