Menteri Susi jadikan pulau lumpur Sidoarjo lokasi wisata pendidikan
Menteri Susi jadikan pulau lumpur Sidoarjo lokasi wisata pendidikan. Pulau Lusi akan dijadikan sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Yakni pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian dan pembelajaran serta pelestarian mangrove.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengelola pulau Lusi atau Lumpur Sidoarjo yang tercipta karena semburan lumpur panas yang terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai salah satu destinasi wisata baru.
Pulau Lusi akan dijadikan sebagai Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM). Yakni pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan dengan tema pemanfaatan, penelitian dan pembelajaran serta pelestarian mangrove.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan pulau tersebut terbentuk dari hasil sedimentasi lumpur. Di mana, hasil kerukan ditimbun atau direklamasi di area pembuangan yang dikelilingi konstruksi sehingga membentuk hamparan tanah yang berbentuk pulau.
"Saat ini dikenal dengan pulau Lumpur Sidoarjo, atau pulau Lusi," katanya seperti dikutip Antara, Rabu (12/7).
Dia memaparkan, pulau reklamasi hasil timbunan lumpur pengerukan muara Sungai Porong tersebut memiliki luas total 94 hektare. Di dalam lahan reklamasi tersebut juga dibangun Tambak Wanamina seluas 4,90 hektare yang tujuan awalnya adalah untuk memantau perilaku biota ikan terkait pengaruh lumpur terhadap ikan di muara.
Berdasarkan hasil pengamatan selama tiga tahun berjalan, lanjutnya, ikan tetap dapat hidup dengan baik bahkan telah berhasil memproduksi ikan bandeng.
"Kegiatan wisata di pulau Lusi belum terkelola dengan baik karena sejak awal terbentuknya pulau adalah sebagai lahan pembuangan lumpur dan bukan didesain sebagai destinasi wisata," ungkap Brahmantya.
Proses serah terima aset dari BPLS kepada KKP telah dirintis sejak 2015. Namun, proses tersebut memakan waktu yang cukup lama dikarenakan beberapa kendala proses administrasi terkait penilaian aset pulau serta pengurusan kepemilikan atas tanah Pulau Lusi.
"Sehingga baru teralisasi secara resmi pada Januari 2017."
Selama kurun waktu proses serah terima aset tersebut, KKP pada 2015 telah melakukan beberapa sentuhan pembangunan di Pulau Lusi dalam rangka pengembangan PRPM di Pulau Lusi antara lain pedestrian track, tracking mangrove, gazebo, menara pandang, kantor pengelola, rumah genset, WC dan instalasi pengolahan air.
Namun pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan lanjutan terhenti dan vakum pada 2016 dikarenakan menunggu kejelasan status proses alih fungsi lahan Pulau Lusi dari BPLS kepada KKP secara resmi.
Pada 2017, pihak KKP akan melakukan sertifikasi lahan bekerjasama dengan BPN, agar status pemilikan dan penguasaan lahan sebagai aset KKP tersebut juga bisa jelas.
"Ditjen PRL KKP juga sedang mempersiapkan kelembagaan pengelolaan dan kelompok masyarakat, berkerjasama dengan Pemda Sidoardjo dan Dinas KP Provinsi Jawa Timur untuk membentuk kelompok pengelola pemeliharaan berbagai flora dan manajemen aset yang sudah ada dan pengembangan ekowisata di Pulau Lusi juga harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat," paparnya.
Dia berpendapat bahwa informasi keberhasilan pemanfaatan Tambak Wanamina akan menjadi salah satu potensi atraksi wisata yang akan dikembangkan KKP dalam konsep PRPM Pulau Lusi kedepan.
Selain itu, ujar dia, minawisata di Pulau Lusi dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kondisi pasang surut bagi optimalisasi kolam untuk kegiatan pemancingan dan kedepan pola silvofisheries dapat menjadi pilihan sebagai salah satu daya tarik ekowisata Pulau Lusi.
"Pulau Lusi saat ini belum memiliki sarana sanitasi dan kebersihan yang memadai, demikian pula dengan keberadaan kios penjual makanan minuman masih belum tersedia, namun untuk pengembangan ke depan sebagai destinasi ekowisata, akan disediakan sarana dan prasarana sanitasi, kios makananminuman, dan air bersih," ucapnya.
-
Kenapa Menteri Pertanian mendorong percepatan tanam padi di Barito Kuala? Kita dihadapkan El Nino, yaitu kemarau panjang dan dahsyat. Antisipasinya kita dapat percepat tanam menjadi 3 kali tanam setahun. Habis panen langsung tanam dengan menggunakan alsintan. Losses panen dapat berkurang dan produksi dapat ditingkatkan," terangnya.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Kapan Kementan menyelenggarakan Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar Tepung Non Gandum? “Oleh karena itu, idealisme dengan rakitan Hari Proklamasi harus terimplementasi dengan langkah-langkah yang pasti bagi Kementerian Pertanian terhadap kesediaan pangan, khususnya pangan lokal kita harus dibangkitkan, pengganti pangan impor,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) usai membuka acara Lomba Cipta Menu Berbahan Dasar Tepung Non Gandum yang diselenggarakan di halaman Kantor Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Jakarta, Senin (14/8).
-
Apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam sektor pangan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah fokus mewujudkan kemandirian sektor pangan daerah.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
Baca juga:
Lumpur dan kerajinan kulit Sidoarjo masuk nominasi API 2017
11 tahun lumpur Lapindo, Djaja kembali usulkan teori Bernoulli
Jokowi tolak ganti rugi 30 pengusaha terdampak luapan Lapindo
Nasib warga terkena lumpur lapindo pasca BPLS dibubarkan Jokowi
Jokowi resmi bubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
Dana talangan lumpur Sidoarjo Rp 54,3 miliar dinilai lambat
Curah hujan tinggi, tanggul lumpur lapindo jebol