Menteri Susi sebut manipulasi ukuran kapal marak terjadi
Ini membuat pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan praktik manipulasi ukuran (markdown) kapal masih marak terjadi di Tanah Air. Ini membuat pemerintah kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Ini menyebabkan kami sulit membuat kebijakan soal pemberantasan pencurian ikan yang tepat, penentuan zonasi, dan kuota tangkap," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR-RI, Jakarta, Senin (26/1).
-
Kapan Suku Rejang tiba di pesisir barat Sumatera? Mereka diduga berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera pada abad ke-2.
-
Kenapa Menteri Pertanian mendorong percepatan tanam padi di Barito Kuala? Kita dihadapkan El Nino, yaitu kemarau panjang dan dahsyat. Antisipasinya kita dapat percepat tanam menjadi 3 kali tanam setahun. Habis panen langsung tanam dengan menggunakan alsintan. Losses panen dapat berkurang dan produksi dapat ditingkatkan," terangnya.
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Kapan Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan? Menteri Kementerian Pertahanan (2019-sekarang)
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Kapan Sutiyoso mengundurkan diri dari jabatan Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol? Surat pengunduran diri Sutiyoso disampaikan pada 13 Oktober lalu.
Dia mencontohkan, manipulasi ukuran dilakukan terhadap 300 kapal di Pelabuhan Belawan, Medan. Ukuran kapal dilaporkan di bawah 30 gross tonnage (GT). Namun, ukuran kapal setelah diverifikasi ternyata 150 GT.
Di Tegal (Jawa Tengah), sepuluh kapal rata-rata berukuran 100 GT dimanipulasi menjadi 30 GT.
Atas dasar itu, Susi meminta pemerintah daerah juga ikut aktif memeriksa kapal.
"Saya menginginkan kerja sama baik gubernur, bupati melakukan verifikasi kembali, melakukan penangkapan di wilayah Indonesia. Ini milik nasional."
Baca juga:
Strategi Menteri Susi redam kritik dan protes nelayan Lombok
Menteri Susi beberkan banyak pengusaha punya pelabuhan pribadi
Menteri Susi sindir Freeport beli ikan impor 13.000 ton tiap tahun
Menteri Susi minta dana buat bangun gedung meski dilarang Jokowi
Anggap kultur bangsa, Menteri Susi tak ingin petani garam lenyap
Menteri Susi: Dapat bibit dari kita tapi negara lain yang kaya