Minyak dunia anjlok, DPR minta pemerintah turunkan harga BBM
"Mungkin sudah saatnya pemerintah menurunkan harga penjualan BBM," ujar Fadel.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini melihat harga minyak dunia yang anjlok hingga USD 30 per barel.
"Mungkin sudah saatnya pemerintah menurunkan harga penjualan BBM," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/2).
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Namun, kata dia, DPR masih ingin melihat penetapan harga jual BBM pemerintah. Melihat sumber-sumber ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis, DPR juga ingin melihat kesiapan pemerintah dalam membangun sumber energi pengganti minyak bumi, yakni gas.
"Kami juga ingin mendengar bagaimana pembangunan infrastruktur gas, mengingat cadangan gas kita besar, gas yang ada di beberapa daerah seperti di Kalimantan apakah bisa kita gunakan di Jawa atau mungkin ada pemikiran-pemikiran lain," kata Fadel.
Saat ini, Komisi VII DPR RI tengah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja, Direktur Utama PT PGN (Persero) Hendi Prio Santoso, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto.
RDP yang semula dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB, baru dapat dibuka sekitar pukul 15.00 WIB lantaran para anggota dewan harus menghadiri Sidang Paripurna DPR terlebih dahulu.
RDP kali ini mengagendakan sejumlah pembahasan yakni perhitungan harga BBM & Gas, Infrastruktur Migas dan lain-lain.
(mdk/sau)