Nantinya wewenang PLN pusat hanya investasi dan pengembangan usaha
Perusahaan listrik yang sentralistik seperti PLN hanya ada di Brunei, Laos, Myanmar dan Kamboja.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN segera merestrukturisasi PT PLN (Persero) dengan sistem regionalisasi manajemen. Nantinya, fungsi PLN dibagi dua antara pengembangan perusahaan dengan teknis operasional lapangan.
Pemerintah meyakini, regionalisasi dapat memotong rantai birokrasi dan pengambilan keputusan. Keputusan bisa diambil cepat tanpa proses panjang persetujuan dari PLN pusat dan kementerian. Strategi ini dianggap ampuh mempercepat proses birokrasi dalam pembangunan pembangkit listrik.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN meningkatkan daya saing BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Mengapa PLN membangun PLTS di IKN Nusantara? Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan PLTS ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui PLN dalam menyiapkan sistem kelistrikan yang andal dan berbasis pada energi ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN Nusantara. Hal ini selaras dengan pembangunan IKN sebagai forest city yang hijau dan ramah lingkungan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menjelaskan, nantinya PLN akan mempunyai direktur regional yang nantinya semua keputusan dapat diambil tanpa harus melalui PLN pusat.
"Keputusan operasional. PLN pusat itu jadi nanti hanya akan keputusan strategis berupa investasi," ujarnya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (30/8).
Menurut Jarman, keputusan operasional meliputi pembangunan pembangkit listrik, keputusan negosiasi pembangkit kelas menengah agar lebih cepat.
"Logikanya gini. Kita bicara di ASEAN. Perusahaan listrik yang sentralistik kayak PLN hanya ada di Brunei, Laos, Myanmar dan Kamboja. Semua tidak kayak begini. Semua bikin model anak perusahaan. Misalnya, perusahaannya sudah holding terus ada anak perusahaan. Di Malaysia, Tenbi sudah tidak bisa bikin pembangkit lagi. Pembangkit itu swasta. Thailand apalagi. Kita kan besar-besar masa sentralistik," jelas dia.
Dia memperkirakan akan ada tujuh direktur regional PLN yang akan ditunjuk. Namun untuk kepastiannya menunggu keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Itu hanya cut proses pengambilan keputusan. Semua kan harus cepat diputus. Kuncinya memotong birokrasi, sehingga keputusan di PLN. Kalau model lama, persetujuan Menteri, paling tidak butuh waktu dua minggu," ungkapnya.
(mdk/noe)