Negara Ini Punya Program Jaminan Hari Tua Terbaik, Uang Pensiun Diterima Mencapai Rp32 Juta per Bulan
Pensiunan di negara ini mendapatkan 70 persen total gaji semasa kerja dengan pencairan terkecil senilai Rp32 juta per bulan.
Indonesia belum termasuk sebagai negara dengan jaminan hari tua terbaik di dunia.
Negara Ini Punya Program Jaminan Hari Tua Terbaik, Uang Pensiun Diterima Mencapai Rp32 Juta per Bulan
Negara Ini Punya Program Jaminan Hari Tua Terbaik, Uang Pensiun Diterima Mencapai Rp32 Juta per Bulan
Negara yang memberi jaminan hari tua terbaik mungkin menjadi impian tempat tinggal bagi banyak orang. Di negara-negara seperti ini, masyarakat dapat menghabiskan masa tua dengan tenang dan merasa terjamin atas kebutuhan dasar mereka.
Negara-negara semacam ini sering diakui sebagai contoh dalam upaya menyediakan perlindungan sosial yang holistik dan berkelanjutan bagi generasi tua.
- Empat Negara Ini Beri Gaji untuk Pengangguran, Ternyata di Indonesia Juga Ada Program Serupa
- 18 PNS dari Papua Barat Magang di Bappenas Hingga Kemenkeu, Ini Hasil Diraih
- Begini Cara Menghitung Dana Pensiun Demi Bisa Hidup Tenang di Masa Tua
- Jabat Pj Gubernur Jateng, Pensiunan Jenderal Bintang Tiga Ini Siap Lanjutkan Program Ganjar
Berdasarkan data yang dipublikasikan Global Mercer CFA Institute 2022 tentang Indeks Pensiun, Islandia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jaminan hari tua terbaik di dunia dengan skor 84,2. Pensiunan di negara ini mendapatkan 70 persen total gaji semasa kerja dengan pencairan terkecil senilai Rp32 juta per bulan.
Posisi kedua ditempati oleh Belanda dengan skor 83,5. Dana pensiun dasar yang diterima di negara ini sebesar Rp21,5 juta untuk semua pekerja di berbagai industri.
Selanjutnya disusul Denmark dengan skor 82. Negara ini memiliki dana pensiun dasar senilai Rp15,5 juta per bulan dan bantuan tambahan bagi pensiunan suami istri.
Sementara Indonesia belum termasuk sebagai negara dengan jaminan hari tua terbaik di dunia.
Lantas apa penyebabnya dan bagaimana sistem jaminan hari tua di Indonesia?
Indikator penilaian indeks pensiun terdiri atas 3 hal yakni adequacy (kecukupan), sustainability (keberlanjutan), dan integrity (integritas).
merdeka.com
Adequacy (kecukupan) dinilai berdasarkan benefit jaminan hari tua, bantuan pemerintah, dan seberapa banyak aset yang betumbuh saat jaminan dicairkan. Pada poin ini Indonesia hanya mendapatkan skor 39,3 persen.
Kemudian sustainability (keberlanjutan) yang dinilai berdasarkan hal-hal yang dijamin di hari tua, total aset dan utang pemerintah. Untuk poin ini, Indonesia mendapatkan skor 44,5 persen.
merdeka.com
Terakhir, integrity (integritas) dinilai berdasarkan biaya pelaksanaan yang harus dikeluarkan pemerintah, regulasi terkait jaminan hari tua, dan pengelolaan jangka panjang.
Untuk poin integritas, sebenarnya Indonesia sudah mendapatkan skor yang cukup baik yakni, 71,5 persen. Namun, karena kedua indikator sebelumnya mendapatkan poin rendah skor rata-rata Indonesia hanya 49,2 persen.
merdeka.com
Sistem Jaminan Hari Tua (JHT) sebenarnya diatur dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang ini mengatur beberapa hal diantaranya iuran JHT diberikan sebanyak 5,7 persen dari gaji per bulan dengan iuran bulan terendah senilai Rp20.000 dan tertinggi sebesar Rp414.000.
Benefit JHT bisa diklaim ketika peserta berusia 56 tahun, meninggal dunia, mengalami cacat total tetap, atau meninggalkan Indonesia secara permanen. Untuk pencairan JHT di bawah Rp50 juta tidak dikenai pajak, dan pencairan di atas Rp50 juta dikenai pajak 5 persen.
Adapun dua benefit JHT di Indonesia yakni menerima pengembalian total iuran dan kenaikan aset saat pensiun. Kemudian, dapat mencairkan 30 persen JHT jika akan membeli rumah, dan 10 persen untuk kebutuhan lainnya, dengan minimal keanggotaan selama 10 tahun.
Dalam laporannya, Mercer Pension Index turut memberikan beberapa saran untuk memperbaiki sistem JHT Indonesia agar menjadi lebih baik :Pertama, perlu adanya nilai minimal atau angka dasar bantuan hari tua bagi penduduk miskin.
Kedua, meningkatkan jumlah peserta JHT agar dana dan aset pensiun jadi lebih banyak dan bisa tumbuh lebih banyak.
Kemudian, Indonesia harus memperbaiki sistem JHT di sektor swasta dan meningkatkan komunikasi dengan kebijakan JHT.