NJOP tanah proyek infrastruktur dihapus, tutup celah mafia tanah
Ini sudah sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
Sulitnya pembebasan lahan hampir selalu dijadikan kambing hitam dan alasan utama lambannya proyek infrastruktur pemerintah. Harga tanah yang tiba-tiba melonjak tajam lantaran ditunggangi aksi spekulan, jadi alasan utama.
Aksi spekulan dipangkas, nantinya mereka tidak lagi bisa memainkan harga tanah. Sebab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menghapus skema Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah atau lahan yang diperuntukkan proyek pemerintah.
-
Kapan Ferry Irawan dibebaskan dari penjara? Pada tanggal 18 Agustus 2023 yang lalu, Ferry akhirnya dibebaskan setelah menghabiskan 7 bulan di lapas kelas 2A, Kediri, Jawa Timur.
-
Bagaimana Ferry Irawan membangun rumah barunya? Ia memilih untuk membangun rumah barunya dengan dua lantai.
-
Apa yang dirayakan Ferry Maryadi dan Deswita? Merayakan Anniversary ke-12 Ferry Maryadi dan Deswita merayakan 12 tahun pernikahan mereka dengan momen yang sederhana berdua.
-
Bagaimana Ferry Irawan bisa bebas lebih cepat dari hukumannya? Ferry seharusnya menjalani hukuman selama 1 tahun, tetapi ia bisa bebas lebih awal karena mendapatkan remisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, sehingga ia hanya menjalani hukuman selama 7 bulan.
-
Bagaimana Ferry Maryadi menahan kesedihan saat menguburkan ibunya? Pria berumur 50 tahun tersebut berusaha menahan tangisnya hingga adzan selesai dibacakan.
-
Apa yang membuat Ferry Maryadi terlihat awet muda? Ferry memang dikenal sebagai sosok yang ramah dan senang membuat banyak orang tersenyum. Mungkin itu salah satu faktor yang membuatnya tetap terlihat awet muda.
Pemerintah menunjuk Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) untuk menilai harga tanah milik masyarakat yang akan dibangun proyek pemerintah.
Menteri ATR dan Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan menuturkan, ini sudah sesuai Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
"Karena kami sedang ingin menghadirkan negara dalam problem pertanahan seperti NJOP. Kami ingin ada negara dalam soal perhitungan pertanahan," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/5).
Dia memberikan jaminan, MAPPI akan profesional dan transparan dalam memberikan penilaian harga tanah.
"Kalau tanah dipastikan harganya, ganti ruginya jadi gampang. Ini sejalan dengan pemerintah yang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur. Dari sisi profesionalisme kita yakin ini MAPPI ini menjadi penguatan dan kita dorong untuk menilai harga tanah," kata dia.
Ketua Umum MAPPI Hamdi Yusuf tidak menampik, pembebasan lahan sering ditunggangi aksi spekulan. Sehingga, harga tanah meroket tajam.
"Banyak proyek yang terbentur tingginya harga tanah. Harga tanah menjadi tidak normal karena banyak spekulan yang bermain dalam jual beli tanah tersebut. Untuk itu, kami akan membantu pemerintah dalam penilaian harga tanah," ucapnya.
(mdk/noe)