OJK Akui Ada Ketimpangan Akses Keuangan di Kota dan Desa
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengakui masih adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar terkait akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara mengakui masih adanya kesenjangan atau gap yang cukup lebar terkait akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Tirta mencatat, saat ini, akses keuangan masyarakat perkotaan masih cukup tinggi dengan angka sebesar 84 persen. Sedangkan, akses keuangan masyarakat di pedesaan lebih rendah yakni 69 persen.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Kita menyadari tingkat akses keuangan masih belum merata. Akses keuangan di wilayah perkotaan telah mencapai 84 persen, jauh lebih tinggi dari wilayah pedesaan yang hanya 69 persen," terangnya dalam acara Penutupan Bulan Inklusi Keuangan 2021, Selasa (2/11).
Tirta menerangkan, terjadinya gap akses keuangan antara kota dan desa ini diakibatkan oleh tingkat inklusi keuangan nasional yang tak berbanding lurus dengan tingkat literasi keuangan masyarakat. Di mana tingkat inklusi keuangan telah mencapai level 76 persen, sementara tingkat literasi keuangan masyarakat hanya berkisar 38 persen.
"Artinya, tingginya tingkat inklusi keuangan tidak diikuti dengan tingkat pemahaman masyarakat akan produk keuangan. Atau dengan kata lain tingkat literasi keuangan kita secara nasional maish relatif rendah," terangnya.
Maka dari itu, OJK meminta segala upaya terkait akselerasi inklusi keuangan nasional harus dibarengi dengan upaya peningkatan literasi keuangan. Dengan demikian, diharapkan bisa memperkecil jarak ketimpangan yang terjadi.
"Selain itu, seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan baik pusat maupun pemerintah daerah ditantang untuk bersinergi dalam menyediakan layanan jasa keuangan yang mudah di akses, fleksibel, dan terjangkau," tutupnya.
Baca juga:
OJK Sebut Inklusi Keuangan Bisa Jadi Solusi Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional
OJK Catat 2 Juta Pembukaan Rekening Baru Selama Bulan Inklusi Keuangan 2021
Perkuat Pengawasan, OJK Buka Peluang Terapkan OBox di Pasar Modal
Ada Obox, OJK Bisa Cegah Potensi Masalah di BPR dan BPRS
Lewat OBox, Pengawasan BPR dan BPRS Kini Berbasis Teknologi
Jangan Sampai Terjebak, Pikirkan 3 Hal Ini Sebelum Utang ke Pinjol