OJK beberkan pentingnya edukasi penyaluran bantuan non-tunai
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pelatihan agen penyalur dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) non-tunai di Makassar. Dalam pelatihan ini, OJK setidaknya mengundang 200 orang yang terdiri dari 100 agen penyalur dan yang lainnya keluarga penerima manfaat, pendamping dan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan pelatihan agen penyalur dan penerima Bantuan Sosial (Bansos) non-tunai di Makassar. Dalam pelatihan ini, OJK setidaknya mengundang 200 orang yang terdiri dari 100 agen penyalur dan yang lainnya keluarga penerima manfaat, pendamping dan lainnya.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Kusumaningtuti S. Soetinon mengatakan, edukasi ini merupakan bagian dari dukungan OJK pada implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif Pilar I Edukasi Keuangan dan Pilar 4 Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah terkait penyaluran program bantuan sosial non-tunai.
-
Apa yang ditekankan Ganjar Pranowo kepada pelaku UMKM di Banyumas? Di depan para pelaku usaha, Ganjar menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan secara rutin bagi UMKM agar dapat lebih maju.
-
Kapan Ganjar Pranowo bertemu dengan pelaku UMKM di Banyumas? Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri silaturahmi bersama Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan OJK melakukan rapat Dewan Komisioner Bulanan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Edukasi kita lakukan agar penerima manfaat mau menyisihkan sedikit demi sedikit ditabung. Ini kita jelaskan ke agen penyalur dan pendamping," kata Titu di Makassar, Selasa (21/2).
Penyaluran Bansos non-tunai dilaksanakan pada Program Bantuan Pangan, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar yang akan diresmikan Presiden Jokowi akhir Februari ini. OJK melakukan edukasi pertama kali di Makssar ini.
"Ini edukasi banyak daerah dan tidak di 2017 saja, tapi seterusnya. Presiden ingin masyarakat bisa memanfaatkan bantuan lebih baik. Bisa ditukar bahan pokok, kepentingan sekolah sehingga pendidikan lebih baik," katanya.
Titu berharap, edukasi keuangan uang dilakukan ini bisa meningkatkan pemahaman agen penyalur Bansos, pendamping, keluarga penerima manfaat mengenai pengelolaan keuangan dan berbagai produk keuangan mikro seperti basic saving account (BSA) dan lainnya.
"Edukasi ini berjalan baik, untuk anak anak kita juga, sekaligus contoh mengelola uang yang baik. Keluarga penerima manfaat, ada yang betul betul butuh Bansos, ada yang sudah bisa mengelola uang. Nanti selanjutnya bisa punya usaha bisa dapat pembiayaan, tahap berikutnya," tegas Titu.
Tahun 2017 ini, OJK akan melaksanakan 30 program edukasi keuangan di 24 kota. Kegiatan ini mendorong peserta untuk melakukan edukasi dan pendampingan pengelolaan keuangan bagi keluarga penerima manfaat.
"Makassar kita pilih pertama karena indeks literasi keuangan Kota Makassar baru sebesar 28,36 persen dan berada di bawah rata-rata indeks literasi keuangan nasional yaitu di 29,66 persen."
Baca juga:
Sunat dana bansos Rp 1,5 M, eks Wabup Cirebon jadi DPO Kejati Jabar
Menengok perbedaan pemberian Bansos di era Jokowi
2.205 Keluarga di Jawa Timur terima bantuan pangan non tunai
Agus ajak Ahok dan Anies akhiri kampanye Pilgub DKI dengan fair
Saat Mensos ajari warga cairkan dana bantuan pemerintah via ATM
Kemensos gelontorkan rastra Rp 648,8 M untuk NTB
Djarot sentil Sylviana: Meski dana hibah ada pertanggungjawabannya