OJK Minta Asuransi Pesakitan Dilarang Masuk LPP
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan harus ada kriteria tertentu bagi perusahaan asuransi yang ingin bergabung dalam Lembaga Penjamin Polis (LPP). LPP sendiri saat ini masih belum terbentuk dan tengah dalam proses kajian di Kementerian Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan harus ada kriteria tertentu bagi perusahaan asuransi yang ingin bergabung dalam Lembaga Penjamin Polis (LPP). LPP sendiri saat ini masih belum terbentuk dan tengah dalam proses kajian di Kementerian Keuangan.
Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menjelaskan kriteria tersebut bertujuan agar perusahaan yang sehat tidak terkena beban untuk menanggung perusahaan asuransi yang sakit.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa rasio dokter Indonesia menjadi perhatian industri asuransi jiwa? Kehadiran SDM dengan latar belakang bidang kesehatan ini tentunya guna mendukung pelaku industri asuransi jiwa dalam meramu dan menghasilkan inovasi produk dan layanan khususnya terkait asuransi kesehatan.
-
Bagaimana OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
"Di sisi lain kami juga tidak mau ini justru menjadi beban untuk industri asuransi dalam arti kata gimana nih yang sakit-sakit, gimana yang sehat-sehat," kata dia, saat ditemui dalam acara Insurance Outlook 2020, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (21/11).
Dia mengungkapkan, hal ini telah disampaikan kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan membentuk LPP. Sebab, OJK tidak memiliki kewenangan tersebut.
"Kami waktu itu memberikan masukan supaya itu jadi bahan pertimbangan juga ketika nanti mempertimbangkan kriteria perusahaan mana yang kita masukan," ujarnya.
Secara umum, dia mengatakan industri asuransi di Tanah Air dalam kondisi yang cukup baik. "Cuma kalau dibedah secara individu, ada satu dua yang sakit," ungkapnya.
Perusahaan yang sakit, kata dia jangan sampai menjadi penghalang perusahaan lainnya untuk ikut bergabung menjadi anggota di bawah naungan LPP. "Kalau kita bicara di awal wah nanti dananya habis untuk yang sakit-sakit, ya sudah ditetapkan saja kriteria tertentu bagi perusahaan asuransi, kalau mau jadi peserta ada kriterianya. Itu saya kira itu akan lebih fair," ujarnya.
Selain itu, dengan adanya kriteria tersebut, akan menciptakan suatu keadilan diantara perusahaan asuransi yang menjadi anggota. "Intinya gini, kalau perusahaan itu sakit misalkan ya kalau tidak memenuhi kriteria tertentu itu tidak bisa jadi peserta. Itu kan fair," ujarnya.
Namun demikian, dia menegaskan kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. "Kami cuma bisa menyajikan data, fakta dan urgensi keberadaan lembaga asuransi ini memang kita anggap penting di Indonesia," tutupnya.
OJK: Industri Asuransi Melemah Akibat Kondisi Ekonomi Global
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa pertumbuhan premi industri asuransi di 2018 hanya mampu mencapai angka 9 persen. Padahal di tahun-tahun sebelumnya angka pertumbuhan selalu double digit.
Namun demikian, Kepala Dept Pengawasan IKNB 2A OJK, Ahmad Nasrullah optimis di tahun ini asuransi mampu bangkit kembali.
"Tahun ini, targetnya double digit, 12 persen - 15 persen," kata dia dalam acara diskusi bertajuk 'Prospek Bisnis IKNB 2019, Peluang dan Risiko di Tahun Menantang' di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (12/3).
Menurutnya, melemahnya pertumbuhan asuransi di tahun 2018 diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang penuh gejolak. Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis, termasuk asuransi.
Dia berharap, hal tersebut dapat menjadi perhatian seluruh pelaku bisnis agar dapat melakukan suatu perbaikan atau inovasi. Sebab tahun ini asuransi memiliki peluang cukup bagus untuk meningkatkan pertumbuhannya. "Industri asuransi masih potensial tumbuh ke depan," dia menambahkan.
(mdk/bim)