Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Fraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK

ojk
Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat
Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat (©merdeka.com)

Fraksi PKS DPR beranggapan bahwa OJK hanya sekadar mengutip UU P2SK.

Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025 ditolak oleh PKS
Honda memperkenalkan mobil listrik pertamanya di GIIAS pada tahun 2024. © 2024 maverick

Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025 ditolak oleh PKS

Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor pada tahun 2025.

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Menurut Suryadi, Fraksi PKS DPR berpendapat bahwa OJK hanya melaksanakan UU P2SK secara sepintas, karena Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor belum memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Pasal 39A UU P2SK dengan jelas menyebutkan bahwa Program Asuransi Wajib juga mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability).

Suryadi menjelaskan bahwa kendaraan bermotor tidak wajib memiliki asuransi secara langsung, tetapi harus ada alasan terkait kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor hanya berlaku sebagai tindakan kuratif-rehabilitatif setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan belum mencakup tindakan promotif dan preventif.

Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Menurutnya, jika pemerintah ingin serius menemukan solusi yang komprehensif terhadap kecelakaan lalu lintas, mereka harus merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bukan hanya mengenai asuransi wajib bagi kendaraan.

Tambahan Beban

Selain itu, Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI juga menyatakan bahwa premi asuransi kendaraan bermotor akan menambah beban bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kendaraan dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai alat produksi.

"Suryadi menyimpulkan bahwa asuransi wajib bagi kendaraan tersebut hanya akan berlaku setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang harus disetujui oleh DPR, sesuai dengan Pasal 39A UU P2SK ayat (4), yang akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat."

Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Ahmad Muzaki
Editor Ahmad Muzaki
D
Reporter
    Djoko Poerwanto
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?
Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?

OJK buka suara terkait rencana penerapan program asuransi wajib kendaraan yang menuai polemik

Asuransi
Wajib Mulai tahun 2025, apa manfaat dari adanya asuransi kendaraan?
Wajib Mulai tahun 2025, apa manfaat dari adanya asuransi kendaraan?

OJK buka suara terkait rencana penerapan program asuransi wajib kendaraan yang menuai polemik

Asuransi
Tolak Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat
Tolak Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat

Pemerintah akan mewajibkan kendaraan bermotor mengikuti asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

Asuransi
Siap-siap! Asuransi Kendaraan Hukumnya Wajib Mulai Januari 2025
Siap-siap! Asuransi Kendaraan Hukumnya Wajib Mulai Januari 2025

OJK akan menyusun Peraturan terkait asuransi wajib untuk kendaraan.

Asuransi
Warga Tolak Rencana Program Asuransi Wajib Kendaraan, Begini Respons OJK
Warga Tolak Rencana Program Asuransi Wajib Kendaraan, Begini Respons OJK

OJK beberkan manfaat program wajib asuransi kendaraan yang mendapat penolakan dari kalangan masyarakat.

asuransi kendaraan bermotor
Asuransi Wajib Kendaraan Dinilai Mampu Kurangi Beban Finansial Pemilik Mobil dan Motor
Asuransi Wajib Kendaraan Dinilai Mampu Kurangi Beban Finansial Pemilik Mobil dan Motor

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberlakukan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor mulai 2025.

Asuransi
Wacana Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Banyak Dikritik, OJK Kasih Paham Begini
Wacana Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Banyak Dikritik, OJK Kasih Paham Begini

Wacana ini mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat, banyak di antaranya yang merasa terbebani oleh aturan baru ini.

Asuransi Kendaraan
Gaikindo Minta Tunda Asuransi Kendaraan Wajib, Apa Alasannya?
Gaikindo Minta Tunda Asuransi Kendaraan Wajib, Apa Alasannya?

Ketua Umum Gaikindo, Yohanes Nangoi, menyatakan bahwa penerapan asuransi wajib kendaraan saat ini bukanlah waktu yang tepat

Asuransi
Data OJK: Premi Asuransi Tembus Rp210 Triliun, Klaim Dibayar Rp166 Triliun per Mei 2024
Data OJK: Premi Asuransi Tembus Rp210 Triliun, Klaim Dibayar Rp166 Triliun per Mei 2024

Di sisi lain, aset asuransi non komersial tercatat sebesar Rp219,58 triliun. Ini mencakup asuransi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Asuransi
Premi Asuransi Kendaraan Listrik Lebih Mahal dari Kendaraan Bensin, Begini Penjelasan OJK
Premi Asuransi Kendaraan Listrik Lebih Mahal dari Kendaraan Bensin, Begini Penjelasan OJK

Pemegang polis kendaraan listrik mengeluh karena biaya premi lebih mahal dari kendaraan konvensional.

Premi Asuransi
Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Segini Perkiraan Biaya Preminya
Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Segini Perkiraan Biaya Preminya

Perubahan kebijakan asuransi sukarela menjadi wajib bagi mobil dan motor di Indonesia

OJK
OJK: Program Mobil dan Motor Wajib Asuransi Masih Tunggu Terbitnya Peraturan Pemerintah
OJK: Program Mobil dan Motor Wajib Asuransi Masih Tunggu Terbitnya Peraturan Pemerintah

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Asuransi Mobil