Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat
Fraksi PKS DPR memandang OJK hanya asal mengutip UU P2SK
![Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/22/1721631798239-wevj2.jpeg)
Fraksi PKS DPR beranggapan bahwa OJK hanya sekadar mengutip UU P2SK.
Rencana Kendaraan Wajib Asuransi 2025 ditolak oleh PKS
Suryadi Jaya Purnama, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, menyatakan penolakan terhadap rencana penerapan asuransi wajib untuk kendaraan bermotor pada tahun 2025.
Menurut Suryadi, Fraksi PKS DPR berpendapat bahwa OJK hanya melaksanakan UU P2SK secara sepintas, karena Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor belum memberikan solusi yang komprehensif terhadap permasalahan yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Pasal 39A UU P2SK dengan jelas menyebutkan bahwa Program Asuransi Wajib juga mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability).
Suryadi menjelaskan bahwa kendaraan bermotor tidak wajib memiliki asuransi secara langsung, tetapi harus ada alasan terkait kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, Program Asuransi Wajib untuk kendaraan bermotor hanya berlaku sebagai tindakan kuratif-rehabilitatif setelah terjadi kecelakaan lalu lintas dan belum mencakup tindakan promotif dan preventif.
![Asuransi Kendaraan Wajib Awal 2025, PKS: Tambah Beban Rakyat](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/22/1721632123420-tnlv9l.jpeg)
Menurutnya, jika pemerintah ingin serius menemukan solusi yang komprehensif terhadap kecelakaan lalu lintas, mereka harus merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bukan hanya mengenai asuransi wajib bagi kendaraan.
Tambahan Beban
Selain itu, Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI juga menyatakan bahwa premi asuransi kendaraan bermotor akan menambah beban bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena kendaraan dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi tetapi juga sebagai alat produksi.
"Suryadi menyimpulkan bahwa asuransi wajib bagi kendaraan tersebut hanya akan berlaku setelah Peraturan Pemerintah (PP) yang harus disetujui oleh DPR, sesuai dengan Pasal 39A UU P2SK ayat (4), yang akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat."
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence
- FOTO: Lebih Sederhana dari Innova Zenix, Ini Penampakan Mobil Paus Fransiskus di Papua Nugini yang Jadi Sorotan
- Kisah Nassef Sawiris, Muslim Kaya yang Terkenal dengan Jejak Bisnis Global
- Pasutri Berprofesi Satpam di BSD Ditangkap, Ternyata Terlibat Sindikat Pencurian Ribuan Motor
- Bibit Waluyo Deklarasi Dukung Ahmad Luthfi-Taj Yasin: Jangan Alergi sama Polisi dan Tentara
- Saat Prabowo Temui Sahabat Lama Raja Malaysia Sultan Ibrahim
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024