Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?
OJK buka suara terkait rencana penerapan program asuransi wajib kendaraan yang menuai polemik
![Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/24/1721792513961-1cnx2.jpeg)
![Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/22/1721620242196-yyugw.jpeg)
Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?
![Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/22/1721620081798-ruyd4.jpeg)
Program asuransi kendaraan yang memicu kontroversi telah mendapatkan tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika diterapkan, pemilik kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor dan mobil, akan diharuskan memiliki asuransi.
OJK melalui akun Instagramnya @ojkindonesia mengatakan bahwa program asuransi wajib kendaraan bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan, dengan harapan akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa kendaraan wajib memiliki asuransi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Dalam regulasi ini, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib yang mencakup berbagai jenis asuransi seperti tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability -- TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal untuk melindungi risiko bencana.
Sebelum melakukan persiapan, tentu saja perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang diperlukan
Mention OJK.
![Asuransi Kendaraan Wajib Mulai 2025, Apa Saja Manfaatnya?](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/480x/ori/feedImage/2024/7/22/1721620050240-umpp3j.jpeg)
Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Program Asuransi Wajib akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP). UU P2SK menyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK harus diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun setelah UU P2SK diundangkan.
Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang oleh redaksi dengan menggunakan Artificial Intelligence
- Potret Ribuan Masyarakat Salatkan Jenazah Tu Sop di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024