OJK rencana kaji cabut aturan buyback tanpa RUPS
Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK, Nurhaida mengaku, sebelumnya OJK memang tengah merencanakan untuk mencabut Surat Edaran terkait pembelian kembali (buyback) tanpa RUPS, bahkan pencabutan ketentuan itu sempat akan dilakukan pada November 2016.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengkaji pencabutan aturan buyback saham tanpa RUPS. Langkah ini dilakukan lantaran laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada dalam tren menurun.
Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Pasar Modal OJK, Nurhaida mengaku, sebelumnya OJK memang tengah merencanakan untuk mencabut Surat Edaran terkait pembelian kembali (buyback) tanpa RUPS, bahkan pencabutan ketentuan itu sempat akan dilakukan pada November 2016.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
"Kalau dilihat dari perkembangan terutama sebelum dinamika terakhir, sebetulnya market sudah bertumbuh baik. Bahkan terbaik di dunia dari sisi IHSG," ujar Nurhaida di Jakarta, Selasa (22/11).
Dia mengungkapkan, jika dilihat dari stabilitas IHSG sebelum mengalami tren pelemahan dalam beberapa hari terakhir, maka SE OJK Nomor 22 tahun 2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tersebut sudah tidak memenuhi kebutuhan pasar.
Dengan demikian, jelasnya, OJK sempat merencanakan untuk mencabut SE tersebut, meski saat ini pihaknya kembali mengkaji rencana tersebut.
"Sekarang, (pencabutan SE) itu masih dalam proses," jelas Nurhaida.
Baca juga:
Ini kata Menko Darmin soal pejabat pajak terkena OTT KPK
Bos Pajak soal pejabatnya kena OTT KPK: Kasih kopi sianida saja
Analis harap pemerintah jaga stabilitas politik selama Pilkada
Pemerintah pikir-pikir kembali gabung TPP usai AS dipastikan keluar
Bos OJK sebut investor lokal di pasar saham RI hanya 400.000 orang
Sri Mulyani minta BLU optimalkan aset untuk tingkatkan pelayanan
Ada OTT di DJP, menkeu percepat pembentukan tim reformasi pajak