OJK sempurnakan regulasi pasar modal dorong pemerataan pembangunan
OJK sempurnakan regulasi pasar modal dorong pemerataan pembangunan. Prioritas jangka pendek lain yang masih terkait dengan perwujudan dukungan pasar modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur antara lain mendorong pemanfaatan instrumen pasar modal untuk pembiayaan infrastruktur lainnya.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berharap kinerja pasar modal Indonesia semakin maju setelah menapaki usia 40 tahun pada 10 Agustus. Pasar modal Indonesia diharapkan mampu berkontribusi lebih besar mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia.
"Keberadaan pasar modal ini betul-betul beri kontribusi optimal kepada pembangunan Indonesia yang sustainable, berkelanjutan, dan merata," ujar Wimboh di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (11/8).
Wimboh mengatakan pemerataan pembangunan tersebut bukan perkara mudah untuk direalisasikan. Akan tetapi, pemerataan tersebut dapat terwujud dengan pemberian pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam pasar modal.
"Kata Pak Tito (Direktur Utama BEI) cerita, anak kecil di ujung dunia sana telah mempunyai pemahaman, paling tidak menyenangi pasar modal, tinggal kita pupuk ini jadi awareness. Pemahaman terhadap pasar modal ini bagus sekali," katanya.
Wimboh menambahkan, dalam rangka meningkatkan kontribusi OJK untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dalam waktu 1 tahun ke depan OJK akan memprioritaskan beberapa program kinerja. Salah satunya, OJK berkepentingan untuk mendorong dan mempercepat pemanfaatan regulasi pasar modal terkait infrastruktur agar lebih konkret dalam jumlah yang signifikan.
"Upaya ini telah membuahkan hasil dengan telah dikeluarkannya pernyataan efektif untuk penerbitan tiga instrumen pasar modal tepat pada tanggal 10 Agustus 2017 kemarin. Dengan nilai mencapai Rp 12 triliun di mana langsung digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan tol, bandara dan ketenagalistrikan," jelasnya.
Prioritas jangka pendek lain yang masih terkait dengan perwujudan dukungan pasar modal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur antara lain mendorong pemanfaatan instrumen pasar modal untuk pembiayaan infrastruktur lainnya.
Diantaranya dana Investasi Infrastruktur berbentuk KIK (kontrak investasi kolektif), Efek Beragun Aset (EBA) termasuk EBA Surat Partisipasi, Dana Investasi Real Estate baik yang konvensional maupun Syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Reksa Dana Target Waktu dan Dana Investasi Multi Aset berbentuk KlK.
"Ke depan pasar modal harus ambil bagian, artinya pembiayaan-pembiayaan untuk dorong pembangunan ini harus lebih banyak lago di pasar modal. Kalau sekarang lihat angka-angka banking intermediary masih dominan pembiayaan jangka panjang dilakukan perbankan infra juga," tuturnya.
Selain itu, OJK juga akan memprioritaskan penerbitan dan penyempurnaan regulasi yang memungkinkan penerbitan instrumen-instrumen pasar modal baru seperti Perpetual Bonds, Infrastructure Bond dan Project Bond guna memfasilitasi pembiayaan pembangunan infrastruktur baik yang telah dalam taraf pengembangan (brown field projects) maupun yang masih dalam taraf awal pembangunan (green field projects).
"Ini para perusahaan-perusahaan yang tangani infrastruktur mungkin saat ini masih proses untuk memenuhi syarat keluarkan surat berharga atau mungkin harus keluarkan right issue di pasar modal tapi cepat lambat harus dicoba. Dan ini pasar modal perannya cukup besar sekali dan untuk pembiayaan medium long term lebih baik dibiayai dari pasar modal," pungkasnya.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Barat? Perluasan akses keuangan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi, Minggu (29/10).
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Bagaimana OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Baca juga:
Ini hasil pertemuan bos OJK dan Sri Mulyani dengan Presiden Jokowi
5 Tips sepele namun ampuh untuk hindari jebakan investasi bodong
Bappenas sebut penggunaan dana haji harus dapat rekomendasi DSN
DPR duga First Travel terapkan skema Ponzi ke jemaah umrah
Langkah OJK bekukan First Travel menuai pujian
Karut marut bisnis First Travel, ditutup OJK hingga digugat jemaah
Jamaah batal umrah gandeng FPI gugat First Travel