Ombudsman bakal terbitkan LHP soal dugaan maladministrasi isi ulang e-money
Ombudsman akan menelaah terlebih dahulu mengenai peraturan dari BI dan Kementerian PU-Pera, apakah peraturan-peraturan tersebut tidak mengandung unsur afirmatif. Dia menargetkan, LHP ini bisa selesai dalam waktu satu minggu.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Dadan Sumawiharja mengatakan, proses klarifikasi terhadap laporan dugaan adanya maladministrasi dalam kewajiban transaksi non-tunai dan pengenaan biaya pada uang elektronik masih panjang.
Sebab, selain pengacara David Tobing yang melaporkan Gunernur Bank Indonesia (BI), ada satu pelapor lainnya yang mengadukan adanya dugaan tersebut. Yakni Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Sahid.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas layanan e-meterai? “Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan PERURI sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS,” ujarnya.
-
Siapa yang mendorong kerja sama dengan Bank Sentral Spanyol mengenai mata uang digital? Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin mendorong kerja sama antar bank sentral dalam mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).
"Bagi Ombudsman ini proses yang memang belum berakhir. Kami akan klarifikasi kembali ke pelapor, karena pelapor bertambah. Jadi ada 2 pelapor. Laporannya sama persis dan pihak terlapornya sama," kata Dadan di gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (27/9).
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya dikeluarkan dari Bank Indonesia, namun juga dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terkait pemberlakuan sistem pembayaran tol secara non tunai.
Dengan demikian, pihaknya akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai dugaan ini. Di mana LHP ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor.
"LHP itu yang asalnya kami berpikir ini hanya diberikan ke Gubernur BI. Tapi pihak yang terlapor ini menjadi dua menurut kami yakni PU-Pera juga. Karena kebijakan keluar dari dua sisi, jalan tol PU-Pera, dan e-money BI. Itu langkah yang akan kami tempuh selanjutnya," imbuhnya.
Nantinya, Ombudsman akan menelaah terlebih dahulu mengenai peraturan dari BI dan Kementerian PU-Pera, apakah peraturan-peraturan tersebut tidak mengandung unsur afirmatif. Dia menargetkan, LHP ini bisa selesai dalam waktu satu minggu.
"Kami akan lihat payung hukum legal formal tapi juga aspek sosiologis, kalau memang tidak ada kebijakan afirmatif yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia tetapi hanya mayoritas. Padahal dalam kebijakan yang diambil harus bisa penuhi rasa keadilan semua masyarakat termasuk minoritas," pungkas Dadan.
Baca juga:
Ombudsman: Sediakan satu gerbang tol untuk transaksi tunai
Ada maladministrasi soal isi ulang e-money, BI dipanggil Ombudsman
Bos Mandiri sebut dana mengendap di e-money tak bisa digunakan perbankan
BI soal isi ulang e-money: Kita akan cari solusi terbaik
Alasan pelayanan, masyarakat kena duit tambahan