Ombudsman tuding aturan biaya isi ulang e-money bisa gagalkan program Jokowi
"Saya menduga Bank Indonesia mau menggagalkan programnya Presiden Jokowi untuk e-money. Saya menduga ada upaya Bank Indonesia menggagalkan program tersebut," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie
Ombudsman Republik Indonesia menuding rencana Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan pengenaan biaya isi ulang uang elektronik atau e-money sebagai bentuk upaya menggagalkan program Presiden Joko Widodo. Sebab, di tengah gencarnya ajakan pemerintah menggunakan transaksi non tunai, BI justru sibuk membahas pengenaan biaya isi ulang e-money.
"Saya menduga Bank Indonesia mau menggagalkan programnya Presiden Jokowi untuk e-money. Saya menduga ada upaya Bank Indonesia menggagalkan program tersebut," ujar Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie kepada merdeka.com saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (20/9).
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas layanan e-meterai? “Terkait hal ini, kami juga terus berkoordinasi dengan PERURI sebagai instansi pengampu meterai elektronik untuk segera mengatasi kendala yang terjadi serta juga menyiapkan opsi lainnya. Yang dapat dipastikan adalah keputusan yang diambil pemerintah tidak akan merugikan pelamar seleksi CPNS,” ujarnya.
Alvin mengatakan, rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik tersebut cukup membuat masyarakat bingung. Penyebabnya karena rencana tersebut berbarengan dengan penerapan kebijakan penggunaan sistem pembayaran non tunai di tol yang akan dilaksanakan pada bulan ini.
"Kita juga melihat yang jadi masalah adalah ketika jalan tol mewajibkan menggunakan e-money, disatu sisi rakyatnya mau dibebani biaya, di sisi lain dipaksa pakai jalan tol harus e-money. Ini kan sangat tidak masuk akal," jelasnya.
Alvin menambahkan masyarakat sebenarnya bukan hanya mempersoalkan besaran yang akan dikenakan pada pengisian ulang e-money. Dia menegaskan, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa BI harus melakukan pemungutan biaya isi ulang.
"Saya nggak liat batasannya tapi kenapa harus dikenai biaya. Kalau alasannya investasi, sekarang bank setelah ada ATM, ada mobile banking, ada internet banking kemudian macam macam tapi setiap bulan tetap dikenai biaya administrasi kan," katanya.
Pemerintah juga dituding tidak konsisten dalam memberi penjelasan mengenai penting tidaknya mengeluarkan aturan penarikan biaya isi ulang e-money. Hal tersebut terlihat pernyataan Direktur bank-bank BUMN yang tidak sinkron satu sama lain.
"Masih rencana tapi sudah diumumkan dan Gubernur BI nya juga secara tegas mengatakan bahwa itu akan dijalankan. Kemudian, kemarin Himbara mengatakan Himbara tidak melakukan penarikan. Tapi kemudian Dirut BRI nya mengatakan akan tetap memungut, ini kan membuat masyarakat resah sebetulnya bagaimana," pungkasnya Alvin.
Baca juga:
Aturan biaya isi ulang e-money dinilai berbenturan dengan program non-tunai
Bos BNI sebut besaran pungutan isi ulang e-money ditentukan toko ritel dkk
Bank pemerintah sepakat tak kenakan biaya isi ulang e-money
Dampak jika pungutan isi ulang e-money hilang versi TransJakarta
Penjelasan lengkap polemik biaya isi ulang e-money