Pacu Pertumbuhan Ekonomi Agar Korporasi Tidak Gagal Bayar Utang
Rizal Ramli menegaskan, seharusnya tim ekonomi pemerintah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar ekonomi membaik dan korporasi swasta sanggup membayar utang dan tidak gagal bayar.
Mantan Menko Perekonomian pada masa Presiden Abdurahman Wahid dan mantan Menko Maritim Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli menegaskan, seharusnya tim ekonomi pemerintah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi agar ekonomi membaik dan korporasi swasta sanggup membayar utang dan tidak gagal bayar.
"Resiko gagal bayar utang swasta itu selain karena over ekspansif, tapi juga karena ekonomi yang melambat, dengan perkiraan pertumbuhan di bawah 5 persen," kata Rizal Ramli di Jakarta, Minggu (6/10).
-
Bagaimana Rizal Ramli mengatasi kesulitan keuangan selama kuliah di ITB? Ketika uangnya sudah terkumpul, Rizal Ramli kemudian kembali ke Bandung dan kemudian melunasi uang muka dan biaya kuliahnya di ITB, dan sisa tabungannya ia pakai untuk biaya keperluan sehari-harinya. Enam bulan kemudian, uang simpanannya habis. Rizal kemudian memutar otak untuk mencari biaya untuk makan dan kuliahnya. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus, Rizal kemudian mencoba menjadi penerjemah artikel ilmiah untuk dosen dan mahasiswa. Ia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan kuliahnya dengan menjadi penerjemah di bantu oleh teman-temannya.Selain menjadi penerjemah, Rizal Ramli juga menjadi pengajar untuk anak-anak ekspatriat yang ada di Bandung sehingga uang kuliahnya dapat selalu tercukupi.
-
Mengapa Rizal Ramli dijuluki "Rajawali Ngepret"? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".
-
Apa yang dijual oleh Rizal untuk menghasilkan omzet Rp9 juta per hari? Kini, usaha lapapan dan sambal bakarnya bisa meraup omzet hingga Rp9 juta per hari.
-
Dimana Rizal Ramli menimba ilmu di luar negeri? Setelah mendapatkan beasiswa, Rizal mencoba mendaftar di Boston University dan diterima di jurusan Ekonomi namun menjadi mahasiswa percobaan selama enam bulan di sana di tahun 1980.
-
Apa yang membuat Rizal Ramli berani mengkritik pemerintahan Soeharto? Memasuki 1978, Rizal sebagai mahasiswa aktif mengkritisi pemerintahan Soeharto. Bersama dengan teman-temannya, ia menjadi tim penulis buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB yang isinya banyak mengkritik kebijakan otoriter pemerintahan Soeharto dan juga Praktik KKN yang terjadi di dalam keluarga Soeharto.
-
Apa harapan Ridwan Kamil terkait hasil Pilpres? Saya sebagai ketua TKD Jabar kalau ternyata bisa bagus suara 02 satu putaran, kalau tidak tentu masih ada proses sampai Juni
Solusi yang harus diupayakan, lanjut Rizal, adalah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi jadi lebih tinggi, sehingga usaha swasta membaik dan mereka tidak gagal membayar utang.
Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan para perusahaan swasta akan adanya resiko gagal bayar utang. "Mereka harus meningkatkan kehati-hatian, apakah kegiatan korporasi akan memunculkan revenue stream seperti semula," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.
Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani akan terus memonitor utang korporasi swasta dan juga utang sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Selain mendesak agar pemerintah fokus memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan situasi yang kondusif untuk investasi, Rizal juga mempertanyakan resiko gagal bayar utang pemerintah. "Utang pemerintah ada resiko tidak? Tolong jujur deh, please," kata Rizal.
Baca juga:
Perang Dagang AS-China Memanas, Bagaimana Ekonomi Indonesia?
Bos Bappenas Beberkan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Merosot ke 5 Persen
Pemerintah Diminta Waspadai 2 Faktor Pemicu Resesi Ekonomi
KSPI: Upah Minimum Bukan Berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Faisal Basri: RI Akan Alami Kemunduran Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK
Dampak Kerusuhan Papua Terhadap Ekonomi Nasional Tidak Signifikan