Pakai Skema Baru, Peserta Program Kartu Prakerja Bisa Kantongi Uang Tunai Rp700.000
Setiap peserta kartu prakerja tahun ini akan mendapatkan anggaran Rp4,2 juta. Dari dana tersebut Rp3,5 juta digunakan untuk biaya pelatihan.
Pemerintah akan melanjutkan program Kartu Prakerja di 2023 dengan skema baru. Dalam program ini, setiap peserta mendapatkan jatah anggaran Rp4,2 juta. Namun biaya pelatihannya lebih besar dari insentif yang diterima setiap peserta.
"Biaya per orang Rp4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi dari saat pelatihan skema bantuan sosial," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1).
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Bagaimana Hartono Bersaudara memulai kekayaannya? Kekayaan Rudi dan Michael diawali ketika sang ayah mengakuisisi perusahaan rokok kretek yang bangkrut di tahun 1950. Pabrik itulah kemudian diberi nama Djarum.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
Setiap peserta kartu prakerja tahun ini akan mendapatkan anggaran Rp4,2 juta. Dari dana tersebut Rp3,5 juta digunakan untuk biaya pelatihan.
Sisanya akan diberikan sebagai insentif sebesar Rp600.000 sebagai biaya transport dan Rp100.000 sebagai insentif yang diberikan mengisi kuisioner pasca pelatihan. Artinya anggaran yang diterima dalam bentuk uang hanya Rp700.000 untuk setiap peserta.
"Untuk pelatihan Rp3,5 juta, untuk transport Rp600.000 dan insentif survei Rp100.000 untuk dua kali survei," kata dia.
Hal ini berbanding terbalik dengan program Kartu Prakerja saat digunakan sebagai instrumen bantuan sosial. Saat itu besaran bantuan yang diberikan kepada setia peserta sebesar Rp3,55 juta.
Dari dana tersebut, yang bisa digunakan untuk membeli pelatihan hanya Rp1 juta. Sisanya sebesar Rp2,55 juta diberikan kepada peserta secara bertahap. Untuk insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan insentif survei sebesar Rp150.000.
Direktur Eksekutif PMO Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan alokasi dana untuk pelatihan sengaja lebih besar karena program beberapa pelatihan tidak lagi dilakukan secara online, tetapi offline. Sehingga membutuhkan anggaran lebih untuk pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara tatap muka.
"Skema pelatihan normal ini ada pelatihan luring yang butuh sarana dan prasarana infrastruktur seperti air, toilet, listrik dan ini kan ada ongkosnya, jadi jelas kalau ini lebih tinggi," kata Denni.
Apalagi skema pelatihan ini sudah tidak lagi digunakan untuk bantuan sosial. Sehingga memang dibuat lebih banyak diperuntukkan mengikuti program pelatihan ketimbang diberikan melalui insentif.
"Dalam skema normal tidak lagi semi bansos jadi besaran pelatihan ini memang lebih besar dari insentifnya," pungkas Denni.
(mdk/idr)