Pakar hukum ini beri solusi atasi permasalahan transportasi online di RI
"Permasalahan transportasi online, dari aspek hukum dapat terjawab dengan duduk bersama-sama semua stakeholder terkait dengan angkutan online."
Pakar Hukum Universitas Gajah Mada, Dian Agung Wicaksono angkat suara terkait polemik hadirnya transportasi online di Tanah Air. Menurutnya, permasalahan transportasi online, dari aspek hukum dapat terjawab dengan duduk bersama-sama semua stakeholder terkait dengan angkutan online. Namun secara yuridis, sebenarnya angkutan online belum ada dasar hukumnya.
"Adapun pengaturan Transportasi online yang ada saat ini sudah diakomodir oleh undang-undang nomor 22 tahun 2009. Aspek hukumnya maka mau tidak mau harus dibuat regulasi dari stakeholder terkait sehingga dapat mencakup semua aspek, tapi bukan mengubah undang-undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ,"katanya dalam acara diskusi angkutan umum online, permasalahan dan penanganannya yang diselenggarakan oleh Polda Jateng.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Mengapa transportasi umum di Jakarta beralih ke mobil? Perkembangan pembangunan membuat kondisi jalan di DKI Jakarta yang padat membuat transportasi beralih ke mobil yang disebut oplet.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Kapan uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung dimulai? Uji coba Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan dimulai besok, Jumat 15 September 2023 hingga 30 September 2023.
-
Apa saja transportasi umum di Jakarta yang dulu diandalkan oleh tenaga manusia dan binatang? Selain kereta yang semula berfungsi mengangkut hasil bumi dan menjadi alat transportasi, angkutan umum di DKI Jakarta masih mengandalkan tenaga manusia dan binatang yakni delman dan becak.
-
Mengapa transportasi online bisa menjadi pilihan yang lebih hemat? Banyak penyedia transportasi online yang menawarkan promo dan ada pula promo ketika Anda menggunakan metode pembayaran tertentu. Dengan tarif yang lebih murah, Anda pun bisa berhemat dan uangnya bisa digunakan untuk keperluan yang lain.
"Yang diperlukan adalah pengaturan yang lebih konkret, apakah itu dalam Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden," sambungnya.
Dian menambahkan, jika penerapan Permenhub 108 bermasalah karena hanya mengikat kepada satu Kementerian, yakni Kementerian Perhubungan saja, harusnya ini diangkat substansinya kepada kebijakan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Presiden.
"Dengan Perpres yang mengatur transportasi online, maka segala Kementerian yang bersinggungan dengan transportasi online akan turut andil dalam penanganan permasalahannya."
Baca juga:
Sopir taksi online di Medan kembali tolak PM 108
Sopir angkot mogok, Yuni pulang ke rumah jalan kaki 5 km sambil gendong anak
Tolak taksi online angkot Cilegon mogok operasi
Sopir angkot mogok, truk Brimob wara wiri angkut penumpang terlantar
2 Mobil rusak akibat sopir taksi online & bandara Palembang saling serang