Pekan Ini, RI-China Bakal Sepakati Bunga Pinjaman Pembengkakan Biaya Kereta Cepat
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya.
Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya.
Pekan Ini, RI-China Bakal Sepakati Bunga Pinjaman Pembengkakan Biaya Kereta Cepat
Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo mengabarkan, Indonesia dan China bakal menyepakati besaran suku bunga pinjaman pembengkakan biaya, atau cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung WHOOSH pada pekan ini.
- Sejumlah Cara Agar Kita Tidak Bangun dalam Kondisi Mulut Kering
- 180 Pengungsi Rohingya Berlabuh Lagi di Pidie
- Kejari Tetapkan 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Sekwan DPRD Seluma yang Rugikan Negara Rp1,2 M
- Upaya Pertahankan Kelenteng Hok Tek Tjeng Sin Berusia 100 Tahun yang Terancam Hilang di Meja Hijau
Pria yang akrab disapa Tiko ini mengatakan, Indonesia dan China telah memfinalkan total pembengkakan biaya kereta cepat sebesar USD 1,2 miliar, atau setara Rp 18,4 triliun. Sementara untuk bunga pinjaman tengah dinegosiasikan keduanya di kisaran 3,5-4 persen.
"Ini lagi finalisasi, term sheet-nya lagi mau kita keluarkan, karena tergantung dari penjaminan. Minggu ini harusnya keluar. Tapi sekitar 3,6-3,7 lah. (bunga pinjaman cost overrun Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang disepakati)," ujar Tiko di Kantor InJourney, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Merdeka.com
Tiko menyampaikan, pinjaman tersebut akan ditanggung oleh PT KAI (Persero) untuk injeksi modal ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"KAI yang meminjam, karena KAI kan sebagai pemegang saham harus menambah permodalan. Jadi pinjaman ini adalah pinjaman untuk nantinya dipinjamkan oleh KAI ke KCIC, tapi yang meminjam KAI, dan pemerintah itu ada di belakang KAI," jelasnya.
"Jadi tetap resiko pertama ada di KAI sebenarnya, karena KAI kan sehat. Nah itu pemerintah tidak menjamin langsung ke KCIC, tapi menjamin KAI," kata Tiko.
Untuk pengembalian modal, Tiko tak memungkiri bahwa proyek infrastruktur dasar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung WHOOSH butuh waktu hingga 30-40 tahun.
Namun, negara disebutnya tidak akan merugi lantaran utang tersebut dipakai untuk kepentingan jangka panjang dalam merubah pola peradaban transportasi Indonesia.
"Kalau saya selalu dari dulu arahnya dari pak Presiden ini adalah proyek jangka panjang yang melihatnya memang harus horizonnya 40 tahun ke depan. Enggak ada proyek transportasi seperti ini yang horizonnya 10 tahun. Harus paling enggak 20 tahun ke depan," tuturnya.
Merdeka.com