Pelarangan Pekerja Asing Masuk RI Saat PPKM Dinilai Tak Efektif
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pelarangan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak akan berjalan efektif, jika masih ada pengecualian-pengecualian.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan pelarangan Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia selama Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak akan berjalan efektif, jika masih ada pengecualian-pengecualian.
"Itu tidak akan efektif kalau ada pengecualian-pengecualian, karena Indonesia itu kondisinya extraordinary, di mana tidak bisa ada pengecualian-pengecualian," kata Trubus kepada Liputan6.com, Jumat (23/7).
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Bagaimana masa kerja PPPK? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja. Sedangkan status PPPK seseorang dapat diputus, ketika jangka waktu sudah berakhir, meninggal, atas permintaan pribadi, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas sesuai perjanjian yang telah disepakati.
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Menurutnya di masa darurat pandemi covid-19, seharusnya tidak ada pengecualian-pengecualian. Dia menyarankan agar Pemerintah benar-benar menutup akses masuk dari segala pintu bagi orang asing agar tidak masuk ke Indonesia selama PPKM ini.
Hal itu juga berlaku untuk WNI yang datang dari luar negeri. Selama masih ada pengecualian keluar masuk ke Indonesia maka permasalahan pandemi covid-19 tidak akan cepat terselesaikan.
"Tidak efektif kalau ada WNI yang masuk ke Indonesia, meski darurat pun dari luar negeri masuk harus dilarang apapun alasannya. Selama PPKM ini dilarang orang keluar masuk baik WNI dan WNA, justru yang membawa malapetaka virus covid-19 varian baru ini adalah WNA dan WNI yang dari luar negeri," tegasnya.
Pengecualian yang dimaksud itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, bahwa terdapat 5 kategori TKA yang diperbolehkan masuk ke tanah Air, diantaranya pertama, orang asing yang memegang Visa diplomatik. Kedua, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas.
Ketiga, orang asing pemegang izin tinggal terbatas. Keempat orang asing dengan izin tinggal tetap. Kelima, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan misalnya dokter-dokter dalam rangka untuk penanganan covid-19, petugas-petugas lab yang berkaitan dengan kemanusiaan.
Lanjut, Trubus menilai Pemerintah masih setengah hati dalam menerapkan kebijakan, lantaran masih ada kepentingan-kepentingan menyangkut persoalan ekonomi.
"Pemerintah ini kelihatannya setengah hati, kayak yang ngasih tapi tidak ikhlas. Saya lihat masih ada kepentingan-kepentingan kemudian persoalan ekonomi masih dipertimbangkan. Pemerintah harus menutup semua selama PPKM ini tanpa pengecualian," tegasnya.
Jika tidak begitu, kata Trubus menjelaskan dilihat dari teori cost and benefit, Indonesia hanya mendapat keuntungan yang sedikit dengan adanya pengecualian tersebut.
"Dampaknya menurut teori cost and benefit, dari sisi itu benefit yang didapat kecil dari pengecualian itu. Tapi cost yang harus diterima jadi lebih mahal karena virus covid-19 nya merajalela, ini saja kita tidak bisa menangani. Bahkan covid-19 varian awal saja kita sudah keteteran," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
VIDEO: Berlaku Hari Ini, Tenaga Kerja Asing Dilarang Masuk Indonesia Selama PPKM!
Pemerintah Larang Pekerja Asing Masuk RI, Kecuali 5 Kategori Ini
Menkumham Perluas Pembatasan, TKA Tak Lagi Bisa Masuk Indonesia
Erick Thohir Tegaskan Kementerian BUMN Tidak Berpihak ke Tenaga Kerja Asing
Dicueki saat Interupsi di DPR, Demokrat Ingin Protes TKA Masuk saat PPKM Darurat