Pembayaran Subsidi Energi Tembus Rp 160,4 triliun di Oktober
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membayarkan tunggakan subsidi energi kepada PT Pertamina dan PT PLN sebesar Rp 160,4 triliun. Pembayaran ini telah melewati pagu anggaran subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 156,23 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membayarkan tunggakan subsidi energi kepada PT Pertamina dan PT PLN sebesar Rp 160,4 triliun. Pembayaran ini telah melewati pagu anggaran subsidi yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 156,23 triliun.
"Kita telah membayarkan keseluruhan yaitu bahkan lebih tinggi, Rp 160,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (15/11).
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Di mana Pertamina Patra Niaga akan memindahkan fasilitas penerimaan BBM dan Avtur? Adapun dalam kerjasama ini, Pelindo sebagai pengembang kawasan Benoa akan menyediakan lahan, alur pelayaran, fasilitas dermaga, fasilitas oil transfer equipment, fasilitas HSSE, serta Lindung Lingkungan Perairan untuk digunakan Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan penerimaan BBM dan Avtur melalui dermaga di Benoa Utara.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
Secara rinci, subsidi BBM dan LPG telah dibayarkan sebesar Rp 75,3 triliun per Oktober. Pembayaran ini sudah termasuk tunggakan tahun lalu dan pembayaran pembengkakan subsidi BBM dari Rp 500 per liter menjadi 2.000 per liter.
"Kalau kita lihat subsidi BBM dan LPG itu, yang sekarang sudah mencapai Rp 75,3 t atau 104 persen dari yang dianggarkan. Selain karena adanya pembayaran dari kewajiban tahun lalu juga sebenarnya karena kita sudah bayarkan subsidi yang dari Rp 500 per liter menjadi Rp 2000 per liter," jelasnya.
Sementara itu untuk listrik pemerintah telah membayarkan subsidi kepada PLN sebesar Rp 42 triliun. Angka ini sekitar 88,3 persen dari total pagu anggaran alokasi energi khusus listrik.
Baca juga:
Oktober 2018, Defisit APBN Capai Rp 237 Triliun
Strategi Pemerintah Optimalkan Pembiayaan Infrastruktur
Pemerintah Klaim Terus Jaga Besaran Utang di APBN Tetap Sehat
LPEM UI: Pertumbuhan 5,2 Persen Untuk 2018 Cukup Prestasi
Ini terobosan SKK Migas dalam menekan cost recovery hulu migas
Kuartal III-2018, belanja pemerintah tumbuh 6,28 persen