Pemerintah akan Kembangkan Kawasan Produksi Pangan di Lahan Endapan di Kalteng
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan fokus mengembangkan kawasan produsen pangan atau food estate di daerah endapan (aluvial) yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah akan fokus mengembangkan kawasan produsen pangan atau food estate di daerah endapan (aluvial) yang berada di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk memilih tiga lokasi alternatif kawasan food estate, yakni Sumatera Selatan, Merauke, dan Kalimantan Tengah.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Kapan Kementan melakukan ekspor komoditas pertanian? Berdasarkan data BPS, Wapres menyebut volume nilai ekspor hingga Juni 2023 mencapai 21,2 juta ton.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
"Kemudian diputuskan untuk dipilih di Kalimantan Tengah di eks lahan gambut. Tapi ini yang tidak ada gambutnya, ini adalah aluvial," kata Menteri Basuki saat menggelar rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (24/6).
Menurut pemaparannya, terdapat sekitar 165 ribu hektare (ha) lahan aluvial di pinggiran Sungai Barito, dengan potensi wilayahnya sekitar 295.500 ha. Namun yang sudah dicetak sawah dan memiliki jaringan irigasi seluas 165 ribu ha.
Dari 165 ribu ha tersebut, ada sekitar 85.500 ha fungsional yang telah diolah oleh petani setiap tahunnya. Dari 85.500 ha, ada sekitar 57 ribu ha lahan yang sudah dipelihara Kementerian PUPR setiap tahunnya.
Catatan lainnya, dia menyoroti beberapa kendala dalam menjadikan Kalteng sebagai food estate, salah satunya seputar kondisi jaringan irigasi yang bermasalah. Pada lahan seluas 57 ribu ha, kondisi irigasi yang baik hanya untuk 28.300 ha, sehingga hasil produksinya cuman sekitar 1,7-2,9 ton per ha saja.
"Tiga hal yang menjadi masalah, satu irigasinya karena airnya tidak mengalir, sehingga zat besinya itu kepermukaan, berwarna merah kekuningan. Kemudian pupuk, karena dia tidak mengalir airnya menggenang jadi pupuknya tidak efektif," paparnya.
"Ketiga sering banjir karena memang daerah rawa, tidak dipelihara airnya meluap," tegas Menteri Basuki.
Basuki lantas membandingkannya dengan kondisi lahan di Palingkau, Kabupaten Kapuas, Kalteng yang telah sukses ditanami padi lokal. Dia mengutarakan, jaringan irigasi pada daerah tersebut seluruhnya tergenang, sehingga hasil produksinya bisa mencapai 1,9-2,9 ton per ha.
"Ini tinggal direhabilitasi sedikit dengan pupuk. Dia bisa naik 1 ha, naik 2 ton saja bisa dapat 300 sekian ribu ha dengan harga dan cost yang lebih murah daripada buka baru," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menteri Basuki Usul Anggaran Kementerian PUPR Rp 115,5 Triliun di 2021
Menteri Basuki Lanjutkan Pembangunan Tol Trans Jawa Hingga ke Bali
Jawa Barat Alihkan 70 Persen Anggaran Infrastruktur untuk Penanganan Corona
Proyek Ibu Kota Baru Tetap Masuk Anggaran Tahun 2021
Bangun Infrastruktur Prioritas, Menhub Budi Minta Anggaran Rp41 Triliun di 2021
Pemerintah Jokowi Terus Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Kesehatan di Papua