Pemerintah bakal gandeng mahasiswa perbaiki infrastruktur di Lombok
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danish Hidayat Sumadilaga mengatakan, proses pembangunan tempat tinggal tersebut akan didampingi oleh beberapa fasilitator khusus. Bahkan tidak menutup kemungkinan fasilitator tersebut nantinya berasal dari mahasiswa.
Pemerintah menargetkan perbaikan tempat tinggal masyarakat korban gempa Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan selesai pada Maret 2019 mendatang atau sekitar enam bulan ke depan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danish Hidayat Sumadilaga mengatakan, proses pembangunan tempat tinggal tersebut akan didampingi oleh beberapa fasilitator khusus. Bahkan tidak menutup kemungkinan fasilitator tersebut nantinya berasal dari mahasiswa.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
"Itu yang akan didampingi oleh tim fasilitator dan teknis, dan mengundang juga mahasiswa. Kami perlu mahasiswa teknik untuk mendampingi Kementerian PUPR," ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta, Senin (27/8)
Danish menambahkan, setidaknya dibutuhkan sekitar 2.000 mahasiswa teknik untuk menjadi fasilitator dalam program percepatan penanggulangan bencana ini.
"Kita untuk 37 ribu (rumah) aja 370 tim, kalau mahasiswa 3 (per tim) butuh 1.000 at least saya perlu 2.000 daftar ke PU untuk menadaftar nanti kita omongin," imbuhnya.
Danish menjelaskan, satu tim fasilitator akan terdiri dari sembilan orang. Nantinya kesembilan orang tersebut akan bertanggungjawab untuk 100 sampai dengan 150 rumah. "Dia (tim fasilitator) mutar, periksa "ini loh kamu uangnya harus digunakan untuk membangun rumah". Yang penting masyarakat sendiri yang membangun bukan kontraktor," tandasnya.
Sebelumnya, Denish mengatakan, masyarakat juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Uang tersebut, diberikan pemerintah untuk membiayai proses pembangunan rumah kembali. Adapun besaran pembiayaan tersebut dikelompokan berdasarkan tingkat kerusakannya.
"Masyarakat akan mendapat bantuan uang untuk yang rusak berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta. Pemerintah berpesan agar uang itu difungsikan untuk mebiayai membangun rumah kembali agar lebih baik," sebutnya.
Baca juga:
BNPB harap rehabilitasi gempa Lombok rampung di 2020
Per hari ini, pemerintah gelontorkan Rp 1,9 triliun untuk gempa Lombok
Kemensos salurkan bantuan gempa Lombok sebesar Rp 1,2 triliun
BMKG: Masyarakat Lombok harus tenang, tapi tetap waspada
Klaim asuransi pasca gempa Lombok sentuh Rp 39 miliar