Deflasi 5 Bulan Berturut-Turut, Begini Cara Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemerintah akan mempertahankan target inflasi di angka 2,5 persen plus minus 1 persen.

Deflasi
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Naikan UMP 6,5 Persen Mulai Januari 2025

Pemerintah mengambil kebijakan ini untuk memastikan tidak hanya kepentingan semata, namun demi meningkatkan daya beli.

UMP 2025
Pemerintah Klaim Deflasi Lima Bulan Berturut-turut Tak Berkaitan dengan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.

Deflasi
Pemerintah Klaim Deflasi Lima Bulan Berturut-turut Tak Berkaitan dengan Pelemahan Daya Beli Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen inti mengalami inflasi 0,16 persen dengan andil 0,10 persen.

Deflasi
Pemerintah Bakal Umumkan Kenaikan PPN 12 Persen Pada 16 Desember 2024

Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi kenaikan PPN.

PPN 12 persen
Segini Anggaran Pilkada Serentak 2024 yang Disiapkan Pemerintah, Jumlahnya Fantastis

Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.

Pilkada Serentak 2024
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

BPS
Pemerintah Kantongi Penerimaan Cukai Rp257 Triliun per November 2024

Penerimaan bea masuk November tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan nilai impor sebesar 4,9 persen (yoy), dan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Cukai
Alasan Mengapa Kenaikan PPN 12 Persen Harus Dibatalkan

Kenaikan PPN menjadi 12 persen semakin mencekik masyarakat.

Berita Analisis
Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen

Rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen.

Airlangga
Indonesia Alami Deflasi 5 Bulan Berturut-Turut, Airlangga: Hasil Kerja Keras Pemerintah

Saat ini pemerintah berpandangan yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.

Deflasi
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang

MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.

Mahkamah Konsititusi
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Pemilu 2024