Pemerintah buat aturan baru permudah bangun smelter
Meski begitu, pemerintah tidak perlu mengubah UU Minerba untuk menyatukan kedua izin tersebut.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan banyak investor yang mengeluh sulitnya membangun smelter karena masalah perizinan dan lahan. Dengan begitu, pihaknya berencana untuk menyederhanakan izin smelter yang masih tumpang tindih.
Izin tersebut, yakni izin usaha pertambangan operasi produk khusus (IUP-OPK) dan izin usaha industri (IUI). Dia mengaku, BKPM sudah mencoba menyederhanakan kedua izin tersebut sejak kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibuat.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Dimana lokasi kejadian ledakan smelter PT ITSS? Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan dua tersangka kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tshinshan Stainless Steel (ITTS) yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
-
Apa saja yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC)? PT KPC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik.
-
Dimana lokasi tambang batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC)? Perusahaan tambang ini berlokasi di Sangatta, Kalimantan Timur.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka kasus ledakan smelter PT ITSS Morowali? Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan dua tersangka kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tshinshan Stainless Steel (ITTS) yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Selama ini BKPM sudah sejak setahun lalu coba untuk sederhanakan. Memang ternyata prosesnya tidak mudah. Jadi masing-masing kementerian keukeuh dengan UU dan proses yang harus dilakukan di masing-masing kementerian," ujar Franky di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/4).
Dia menambahkan, sudah ada kesepakatan dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk menyatukan kedua izin tersebut. Meski begitu, pemerintah tidak perlu mengubah UU Minerba untuk menyatukan kedua izin tersebut.
"Kita akan list ada tidak persyaratan yang sama. Terus prosesnya, apakah proses IUP-OPK itu bisa disatukan dalam satu dokumen IUP-OPK dan IUI. Nah, ini yang minggu depan akan mulai dibahas di BKPM supaya ini disatukan," kata Franky.
Dia berharap, pihaknya bisa menemukan titik temu dari penyederhanaan izin tersebut dalam satu bulan ke depan. "Yang terpenting pemerintah akan mendorong para investor yang sudah punya izin bisa merealisasikan pembangunan smelter. Dan yang sudah membangun bisa segera mengembangkan smelternya," pungkas dia.
Baca juga:
Pemerintah pastikan investor smelter dapat pengurangan pajak
Timah bakal bangun pabrik pengolahan mineral tanah jarang Rp 100 M
ESDM kaji keamanan pembangunan SPBU mini usulan Pertamina
Produksi gas bumi lampaui 104,6 persen di kuartal I-2016
Pertamina klaim produksi minyak Blok Cepu tembus 170.000 bph