Pemerintah dan Freeport masih belum sependapat soal pajak
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, terkait perpajakannya masih dibicarakan karena Freeport sebenarnya ingin patuh pada aturan Indonesia. Luhut mengatakan Freeport meminta untuk tetap membayar pajak pada skala 42 persen.
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih akan bernegosiasi terkait operasi perusahaan tambang itu di Papua. Adapun sejauh ini, izin usaha Freeport masih berbentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara, berlaku hingga 10 Oktober 2017.
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, terkait perpajakannya masih dibicarakan karena Freeport sebenarnya ingin patuh pada aturan Indonesia. Luhut mengatakan Freeport meminta untuk tetap membayar pajak pada skala 42 persen.
-
Di mana tepatnya penemuan mineral tersebut? Survei baru yang dilaksanakan The Nippon Foundation bekerja sama dengan Universitas Tokyo menemukan bahwa dasar laut di sekitar pulau Minami-Tori-shima menampung sekitar 610.000 metrik ton kobalt dan 740.000 metrik ton nikel.
-
Dimana pasir dan batu hasil letusan gunung bisa didapatkan? Dampak positif gunung meletus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selain dari segi wisata, bisa melahirkan pula lokasi tambang pasir baru.
-
Di mana lokasi batu lesung yang dipercaya membawa berkah di Lampung Barat? Salah satu yang terkenal adalah batu lesung di Desa Luas, Kecamatan Batu Ketulis.
-
Kapan Jalur Lingkar Barat Purwakarta dibangun? Sebelum dibangun jalan lingkar pada 2013, Kecamatan Sukasari yang berada paling ujung di Kabupaten Purwakarta aksesnya tidak layak.
-
Bagaimana Patih Sidopekso membunuh Sri Tanjung? Sebelum menumpas nyawa istrinya sendiri, Patih Sidopekso berikrar, jika perkataan raja benar makadarah Sri Tanjung akan membuat aroma sungai membusuk. Sebaliknya, jika salah maka aroma sungai akan berubah jadi harum.
-
Bagaimana bentuk bebatuan di Situs Batu Panjang? Pengunjung bisa menyaksikan bentuk bebatuan yang menjulang tinggi, berbentuk pipih dan berbaring.
"(Soal perpajakannya) Itu masih dibicarain karena mereka mau kneeling down, ya gak ada masalah sih kan itu urutannya tidak berhenti di situ saja. Dengan pemerintah daerah gimana. Jadi teknis masih dibicarakan," kata Luhut, di kantornya, Rabu (23/8).
Kata dia, pihak Freeport ingin pajaknya tetap. Hal itu tidak masalah bagi pemerintah pusat, akan tetapi bakal bermasalah di pemerintah daerah. "Pajaknya itu dia maunya tetap. Supaya ada kepastian. Tapi ya kita lihat, mungkin di kitanya tidak ada masalah tapi di daerah itu masalah. Itu yang lagi mereka hitung," ujarnya.
Dia menegaskan, pemerintah tidak ingin ada pihak yang dirugikan soal perpanjangan kontrak ini. Hal itu supaya semua pihak merasa adil.
"Intinya pemerintah itu maunya tidak mau ada pihak yang dirugikan, baik itu daerah, Freeport, maupun kita. Supaya fair saja. Dulu kan kita kurang detil melihat perjanjian. Suka enggak teliti akhirnya kita yang dirugikan," tutup Mantan kepala Staf Kepresidenan ini.
Baca juga:
Saran pengusaha Indonesia agar negosiasi kontrak Freeport temukan titik terang
Menteri Jonan ungkap bos Freeport Mcmoran sepakat divestasi saham 51 persen
Dua mantan karyawan kembali jadi tersangka demo rusuh di Freeport
Cari pelaku anarkis demo Freeport, polisi lihat CCTV
Kapolda Papua minta eks karyawan Freeport yang demo tempuh jalur hukum