Pemerintah evaluasi penyaluran dana desa, termasuk ada penyimpangan
Selain dokumen, fase penyaluran pun menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Ahmad Erani Yustika berjanji akan terus melakukan evaluasi penyaluran dana desa. Setidaknya, ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi pemerintah terkait program ini.
"(Evaluasi dana desa) Banyak, misalnya RPJM Desa, RKP desa, dokumen-dokumen di level desa masih belum bisa dibuat dalam tempo yang singkat, sekarang sudah ada perbaikan," kata Erani di Kantor Pusat BNI, Jakarta, Selasa (19/4).
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Siapa yang mengajak kepala desa untuk memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Selain dari sisi kelengkapan dokumen yang dievaluasi, fase penyaluran pun menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Semula pemerintah memberlakukan pencairan dana desa dalam tiga tahap, kini dipangkas menjadi dua tahap pencairan.
"Kemudian kabupaten/kota dulu terlambat membuat Perbup atau Perwali untuk beberapa dokumen sekarang sudah mulai lebih bagus," imbuh Erani.
Tidak luput menjadi bahan evaluasi pemerintah adalah adanya penyimpangan penggunaan dana desa. Erani menyebut rasio penyimpangan dana desa tergolong kecil, namun akan terus dievaluasi.
"Kemudian masih ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana desa, enggak banyak sih 5 persen, untuk kegiatan pemerintahan desa, mudah-mudahan hari ini bisa sudah tidak ada atau berkurang," ucap Erani.
Secara khusus Erani mencontohkan penyimpangan penggunaan dana desa antara lain untuk membuat balai desa dan penyelenggaraan pelatihan bagi perangkat desa.
"Dipakai untuk kepentingan pemerintahan desa, misalnya bikin balai desa atau pelatihan perangkat desa itu seharusnya tidak dipakai dari dana desa," tutup Erani.
Baca juga:
Selametan Nusantara PCNU, barokah dana desa dan tradisi wayang
Menteri Marwan minta dana desa tak diserahkan ke kontraktor
Demo, massa tuntut perekrutan pendamping dana desa tak diskriminatif
Aturan baru, penyaluran dana desa wajib melalui Rekening Kas Daerah
Mau jadi pendamping desa, eks PNPM harus ikut aturan rekrutmen
Para petugas pendamping kabur, dana desa di Malut tidak cair
PKB sebut ada yang organisir demo dana desa untuk lengserkan Mendes