Pemerintah Fokus Percepat Peralihan Ekonomi Hijau di Indonesia

Keuangan berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan dalam Paris Agreement yang juga turut membahas isu akan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Dalam interaksi antara sistem keuangan dan sektor riil, keuangan berkelanjutan menjadi tulang punggung untuk mewujudkan ambisi Indonesia agar dapat menghadapi perubahan iklim.

Mengingat pada tahun 2022, Indonesia meningkatkan ambisinya dalam Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target peningkatan sebesar 31,89 persen (tanpa syarat) dan 43,2 persen (bersyarat) dibandingkan dengan target sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, terdapat potensi pendanaan yang sangat besar di tingkat global dan penting bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan supply tersebut dengan inisiatif proyek berkelanjutan yang ada. Di samping itu, dia juga mengingatkan urgensi penyelesaian isu transisi energi di Indonesia.

Transisi keuangan lebih dari sekedar investasi keuangan pada energi bersih dan pertanian berkelanjutan.

Ini tentang menata ulang sistem ekonomi dan keuangan kita secara komprehensif, dan menginspirasi inovasi. Pengalaman Indonesia dalam membentuk taksonomi transisi memberikan pelajaran berharga.

Transisi keuangan bukan hanya tentang mitigasi perubahan iklim, tapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan, berketahanan, dan adil bagi semua orang. Melalui upaya kolektif, pemerintah dapat memastikan bahwa pendanaan transisi menjadi kekuatan pendorong masa depan yang lebih cerah, lebih hijau, dan sejahtera bagi semua.

Merdeka.com

Keuangan transisi dinilai mampu menjadi kunci dalam mengatasi perubahan iklim dan mencapai SDGs, terutama perihal dekarbonisasi pada sektor-sektor beremisi tinggi.

Namun, Asian Development Bank (ADB) menyoroti berbagai rintangan yang perlu diatasi di Indonesia dalam proses penerapan keuangan transisi. Dimulai dari kurangnya keterbukaan informasi perusahaan terkait penggunaan emisi, perlunya pembaruan orientasi data iklim, dan strategi transisi yang jelas.

"Hingga saat ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah progresif untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Inisiatif kebijakan seperti pembaruan taksonomi hijau, pemberlakuan harga karbon, dan Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi cerminan tekad pemerintah Tanah Air dalam mendorong perubahan yang lebih terarah. Di tingkat internasional, Indonesia saat menjadi Ketua G20 telah mempromosikan keuangan berkelanjutan dan turut serta membantu mendirikan Sustainable Finance Working Group (SFWG) di dalam forum G20. Kelompok ini bertujuan untuk mengidentifikasi rintangan yang ada di dalam institusi maupun pasar dan memiliki potensi menghambatnya laju transisi keuangan menuju ekonomi hijau" kata Kepala Badan Kebijakan Fiska, Febrio Kacaribu.

Selain itu di kawasan regional, ASEAN juga memainkan peran penting dengan memperkenalkan kebijakan Taksonomi ASEAN yang telah mengakui penghentian penggunaan batubara sebagai kegiatan transisi yang dapat dibiayai.

Konferensi ini mendorong kesadaran akan peran penting dari adanya keuangan transisi dalam menstimulasi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Managing Director International ICAEW, Mark Billington BFP FCA mengatakan, ICAEW mendukung setiap anggota dan perusahaan anggota dalam mengelola keberlanjutan bisnis mereka, serta berbagi pengetahuan kami secara luas untuk mendorong gagasan dan inovasi untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan.

"Tahun lalu, ICAEW memperkenalkan ICAEW Sustainability Certificate yang mengajarkan ICAEW Chartered Accountants cara menerapkan keterampilan mereka dalam bidang ini. Dan pada awal tahun 2023, kami juga memperkenalkan program baru untuk mengajarkan dasar-dasar keuangan keberlanjutan kepada siswa di seluruh dunia guna memperkaya pengetahuan mereka," katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menjelaskan, Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam rangka memfasilitasi laju ekonomi yang rendah karbon. Untuk mempercepat implementasi keuangan transisi, OJK saat ini tengah menyempurnakan taksonomi hijau dengan taksonomi berkelanjutan Indonesia dengan fokus pada sektor energi dan mineral.

"Penyempurnaan ini untuk memastikan keselarasan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan perkembangan terkini di forum internasional, seperti ASEAN Taxonomy," jelasnya.