Pemerintah Gandeng BPS Bangun Data Koperasi dan UMKM
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempermudah pendataan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari UU Cipta Kerja.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mempermudah pendataan koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari UU Cipta Kerja.
"Kalau kita lihat pasar 88 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan pembangunan basis data tunggal dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dari berlakunya UU tersebut, jadi waktunya sangat sempit," kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (9/3).
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana UMKM dikategorikan? UMKM diklasifikasikan menjadi tiga kategori: usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
-
Siapa yang mendorong perusahaan besar untuk mendukung UMKM? Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mendorong perusahaan besar mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, kerja sama dengan BPS ini diharapkan mampu membuat data statistik di sektor koperasi dan UMKM menjadi lebih andal. Dia juga berharap MoU ini bisa jadi payung hukum dalam meningkatkan kerja sama penyediaan dan pemanfaatan data UMKM.
"Kemenkop UKM sebagai wali data operasi telah mendapatkan dukungan BPS sebagai pembina data dalam proses persiapan pendataan lengkap tahun 2022 mulai dari standarisasi, variabel data, kuesioner data, hingga penyediaan instruktur training of trainer," terangnya.
Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan pembangunan basis data tunggal pendataan UMKM ini merupakan kegiatan lingkup statistik sektoral. Ini juga sebagai bagian dari prinsip Satu Data Indonesia.
"BPS akan menjalankan peran strategisnya sebagai pembina BPS siap mendukung agenda tersebut, dengan memberikan bimbingan dan bantuan teknis, kemudian memberikan guidance penjaminan kualitas dan menjaga pemenuhan terhadap prinsip Satu Data Indonesia mengenai standar data, metadata dan kode referensi," kata Margo.
Dia menyebut, prinsip Satu Data Indonesia ini jadi satu hal penting. Sebab data yang dikumpulkan dari kategori koperasi dan UMKM ini perlu selanjutnya bisa digunakan secara luas oleh berbagai pihak.
"Pemenuhan prinsip-prinsip ini menjadi krusial karena pemanfaatan data akan dimanfaatkan secara terpadu dan bakal digunakan oleh masyarakat lebih luas," katanya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kreativitas Warga Tanah Baru Ubah Barang Bekas Jadi Bernilai
3 Fakta W20 di Batu, Stafsus Ungkap Keistimewaan Perempuan Disabilitas di Bidang UMKM
Luhut Optimis E-Katalog Mampu Dongkrak Ekonomi Hingga 6 Persen
Bantu UMKM di Majalengka, Sandiaga Uno Berikan Mesin Jahit Baru
GoFood Gandeng Foodizz sebagai Official Education F&B Partner untuk Edukasi Merchant
Aplikasi Siapik Bantu UMKM Dapat Kredit Rp18,3 Miliar di 2021