Pemerintah Ingin Fintech dan Perbankan Kolaborasi Bantu UMKM
Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menilai perusahaan Financial Technology (Fintech) harus berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, agar pelaku UMKM yang belum terhubung dengan industri perbankan (unbankable) bisa memberikan mengakses pembiayaan lewat perusahaan fintech.
Menteri Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menilai perusahaan Financial Technology (Fintech) harus berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, agar pelaku UMKM yang belum terhubung dengan industri perbankan (unbankable) bisa memberikan mengakses pembiayaan lewat perusahaan fintech.
"Saya kira kerjasama fintech dengan lembaga keuangan perbankan ini terutama untuk menyasar usaha mikro dan ultra mikro," kata Teten dalam diskusi Indonesia Fintech Summit 2020, Jakarta, Kamis, (12/11).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Kenapa OJK meluncurkan roadmap Fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Bagaimana Bank Jatim mendorong UMKM binaannya agar paham teknologi digital? UMKM binaan bankjatim juga didorong untuk paham teknologi digital. Salah satu caranya dengan memfasilitasi transaksi menggunakan QRIS bankjatim. “Maka dari itu, UMKM yang kami bawa ke Bengkulu ini juga sudah memanfaatkan QRIS bankjatim dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli. Praktis dan cepat tinggal scan QR code,” ungkap Busrul.
-
Bagaimana Kemenkop UKM mengharapkan UKM dapat berkembang di forum APEC SMEWG? Di forum ini kami saling bertukar wawasan, praktik terbaik dan strategi yang bertujuan memberdayakan UKM untuk berkembang dalam lanskap global yang terus berkembang, dengan sesi berbagi khusus yang berfokus pada strategi pemulihan pandemi di antara anggota APEC.
-
Bagaimana KemenKopUKM mendorong UMKM untuk masuk ke rantai nilai global? Untuk itu Hanung mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan kebijakan yang mengatur agar Pemerintah Pusat/Daerah dan BUMN berbelanja produk UMKM. "Potensi belanja barang dan jasa Pemerintah mencapai Rp500 triliun, BUMN Rp500 triliun, IKN Rp500 triliun, dan usaha besar Rp400 triliun,"
Dia menjelaskan, para pelaku usaha mikro dan ultra mikro tidak terhubung dengan perbankan karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang menjadi kebijakan bank. Semisal laporan keuangan usaha atau pembukuan selaiknya perusahaan formal.
Sisi lain, di masa pandemi Covid-19 ini banyak pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang sudah kehabisan modal. Modal mereka telah habis digunakan untuk bertahan hidup. Sehingga mereka membutuhkan suntikan modal yang mudah dan berbunga murah.
"Kami tahu persis mereka ini sulit akses pembiayaan yang mudah dan murah," kata Teten.
Kolaborasi fintech dan perbankan ini sangat diperlukan agar pelaku UMKM bisa mengakses pembiayaan yang mudah dan murah. Teten tak ingin pelaku usaha menempuh jalan pintas dengan mendapatkan modal usaha dari rentenir.
"Sehingga banyak dari mereka yang terpikir untuk pilih rentenir dan ini sangat merugikan mereka," ungkap Teten.
Menurutnya, lewat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah berupaya melakukan transformasi digital. Salah satunya dengan mendorong pelaku UMKM untuk masuk ke pasar digital sekaligus membuat pelaku usaha informal menjadi usaha formal.
Pendataan jenis usaha ini nantinya akan menjadi sumber data tunggal yang dimiliki pemerintah. Integrasi UMK ini nantinya bisa menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk menyalurkan modal ke UMKM.
"Ini bisa memberikan lebih konfiden bagi lembaga pembiayaan menyalurkan pembiayaan ke UMKM," jelasnya.
Baca juga:
Hibah Modal Kerja Diserbu 28 Juta Pendaftar, Teten Minta Kuota Penerima Ditambah
Pemerintah Dorong Kemitraan UMKM Terintegrasi Rantai Pasok dengan Usaha Besar
Tak Mampu Bayar Sewa, 10.000 Warteg Pindah dari Jakarta Sejak PSBB
Pemerintah Siapkan Rp 2,5 M untuk Pengadaan Barang dan Jasa dari UMKM
4 Strategi Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM
Menkeu Sri Mulyani Keluhkan Sulitnya Dapatkan Data UMKM di Indonesia