Pemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024

Pemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin tarif dasar listrik hingga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan naik hingga Juni 2024.

Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024) baik itu yang subsidi maupun non subsidi," 

kata Airlangga kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Hal ini pula, lanjut Airlangga, yang menyebabkan outlook defisit APBN 2024 mengalami kenaikan di kisaran 2,29 persen terhadap PDB.

Mengingat, adanya gelontoran anggaran untuk subsidi listrik maupun BBM.

"Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN dan itu nanti akan diambil baik dari sisa SAL (saldo anggaran lebih) maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu (defisit APBN) 2,3 sampai 2,28 persen (2,29 persen). Tahun depan pun dalam kerangka yang sama 2,4-22,8 jadi realistis," beber Airlangga.

Pelebaran defisit APBN juga disumbang oleh penambahan anggaran pupuk subsidi hingga Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun.

Sehingga total subsidi pupuk mdalam APBN tahun ini mencapai Rp40 triliun. Penambahan pagi anggaran subsidi pupuk ini untuk meningkatkan produksi padi di tengah ancaman El-Nino.

"Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton (kebutuhan pupuk subsidi), dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun itu hanya 5,7 juta ton. Jadi jelas tidak cukup, dan itu tercermin dari produksi padi, bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino, itu turunnya banyak," kata Airlangga.

Selain itu, meningkatnya defisit APBN tahun ini juga diakibatkan oleh meningkatnya realisasi bantuan langsung tunai (BLT).

Antara lain program BLT Mitigasi Risiko Pangan yang mencapai Rp11 triliun.

"Kemudian yang BLT naik untuk perubahan fluktuasi mitigasi harga sembako itu saja nilainya sudah Rp 11 triliun," kata Airlangga.

Presiden Jokowi telah membacakan nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI sebagai gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 pada 16 Agustus 2023.

Jokowi menargetkan, defisit anggaran sebesar 2,29 persen terhadap PDB atau sebesar Rp522,8 triliun.

Jokowi merinci, pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 2.781,3 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473,0 triliun, serta Hibah sebesar Rp 400 miliar.

Belanja negara dialokasikan sebesar Rp3.304,1 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.446,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.