Pemerintah Jokowi Beri Dana Bantuan Hingga Rp 384 Juta ke Kelurahan di 2019
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengatakan, besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing kelurahan berbeda-beda. Hal tersebut berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik.
Sebanyak 8.212 kelurahan di Indonesia akan mendapatkan dana bantuan langsung dari pemerintah pada 2019 mendatang. Dana dengan total Rp 3 triliun tersebut telah masuk dalam postur Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti mengatakan, besaran dana yang akan diterima oleh masing-masing kelurahan berbeda-beda. Hal tersebut berdasarkan tiga kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan dan sangat perlu ditingkatkan.
-
Kapan Dana Desa mulai diterapkan di Indonesia? “Apalagi ternyata selama sewindu pelaksanaan UU Desa, total Dana Desa yang telah dikucurkan negara sudah menyentuh Rp539 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis. Yang apabila tidak dikelola secara akuntabel dan hati-hati, tentu akan sia-sia,” ungkap Puteri dalam Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Gedung Sawala Yudistira, Komplek Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kenapa Dana Desa dianggap penting bagi pembangunan di desa? “Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa,” ucap Supit.
-
Apa yang membuat Desa Janti menjadi contoh desa yang berhasil memberdayakan warganya di bidang ekonomi? Desa Janti di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menjadi contoh desa yang berhasil memberdayakan warga setempat di bidang ekonomi. Menyandang gelar Desa BRILian BRI, Janti mampu mengembangkan potensi wisata seperti pemancingan, UMKM kuliner tradisional sampai waterpark yang sepenuhnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di sana.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang dibangun Haji Endang untuk membantu pergerakan ekonomi di desa? Modal ratusan juta yang digelontorkan Haji Endang Junaedi, untuk membangun jembatan kayu, berdampak besar bagi pergerakan ekonomi warga desa di Karawang, Jawa Barat.
Dia mengungkapkan, untuk kategori baik sebanyak 2.805 kelurahan dan masing-masing mendapatkan Rp 352,9 juta. Untuk kategori perlu ditingkatkan sebanyak 4.782 kelurahan dengan masing-masing kelurahan mendapatkan Rp 370,1 juta.
Sementara untuk kategori sangat perlu ditingkatkan sebanyak 625 kelurahan di mana masing-masing kelurahan mendapatkan Rp 384 juta.
"Tiap Kelurahan (rata-rata) dapat Rp 350 jutaan. Itu jadi pas jadi Rp 3 triliun," ujar dia di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/11).
Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menentukan kapan dana kelurahan tersebut akan digelontorkan. Namun, kemungkinan dana tersebut akan diberikan dalam dua tahap.
"Ini kita sedang bahas dengan Kemendagri. Kita lihat bagaimana supaya lebih optimal. Karena kalau dibagi 12 (bulan) kan cuma sedikit," ungkap dia.
Astera berharap, dana kelurahan ini akan membuat pelayanan yang diberikan kelurahan kepada masyarakat lebih baik dan cepat. Hal ini didukung dengan peningkatan sarana dan fasilitas di lingkup kelurahan.
"Jadi yang Namanya kelurahan dia bisa mempunyai pelayanan publik lebih baik. Dia bisa melayani penduduk secara lebih cepat karena infrastruktur lebih baik. Indonesia di tahun 2030 2045 dengan adanya urbanisasi desa tambah kecil. Jadi ini bukan keputusan mendadak, kita melihat secara komprehensif," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)