Pemerintah Jokowi cari masukan percepat kemajuan industri maritim nasional
Keberpihakan para stakeholder untuk memajukan industri pelayaran niaga maupun rakyat tidak terlepas dari peran pemerintah, untuk memajukan galangan kapal nasional beserta industri komponen lokal nasional.
Kementerian Perhubungan bersama Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI FTUI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai strategi percepatan pemberdayaan industri kemaritiman nasional.
Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis mengatakan, FGD ini bertujuan untuk meningkatkan asas cabotage di Indonesia, dalam perspektif peran pelayaran niaga dan pelayaran rakyat, peran galangan, industri komponen lokal dan badan klasifikasi nasional, serta peran sumber daya manusia dan teknologi maritim.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa konsep yang diusung oleh Indonesia untuk memperkuat posisi maritimnya? Konsep ini disusun atas dasar pertimbangan bahwa kekuatan ekonomi dan politik dunia sesungguhnya bergeser ke wilayah Asia, sehingga konsekuensinya Indonesia yang merupakan negara maritim dianggap perlu mengembangkan diplomasi maritim serta secara bersamaan membangun kekuatan pertahanan laut.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Pertamina Patra Niaga terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah dibidang Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong kerjasama internasional dalam bidang pengelolaan air? Indonesia dikatakan Presiden, konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, adalah meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusifitas untuk mencapai solusi tantangan bersama terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air. Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima disamping mencegah persaingan dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas berdasarkan hukum internasional. Ketiga, adalah memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Dalam rangka mendukung Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pertamina Patra Niaga mengawali tahun 2024 dengan melakukan pengisian bahan bakar untuk kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali (1/1).
"Focus Group Discussion ini adalah bagian dari komitmen dan konsistensi Ikatan Alumni Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk mendukung kemaritiman Indonesia," kata Anis di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/9).
Sebagai informasi, asas cabotage adalah kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
Dengan diinisiasinya acara ini, lanjutnya, diharapkan mampu menghasilkan peta jalan dan rekomendasi untuk kemajuan kemaritiman nasional. Khususnya terkait permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah.
Dia menambahkan, keberpihakan para stakeholder untuk memajukan industri pelayaran niaga maupun rakyat tidak terlepas dari peran pemerintah, untuk memajukan galangan kapal nasional beserta industri komponen lokal nasional.
Peningkatan cabotage ini juga sesuai dengan amanat UU Pelayaran No 17 Tahun 2008 dan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional. Dengan demikian, diharapkan kemandirian dan kedaulatan kemaritiman Indonesia dapat tercapai menuju tujuan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Sehingga kapal yang beroperasi di Indonesia dapat dibangun di galangan kapal dalam negeri oleh insinyur atau tenaga ahli jurusan perguruan tinggi nasional, serta sebanyak-banyaknya menggunakan komponen kapal asli buatan dalam negeri dan diawasi aspek keselamatan dan sertifikasinya melalui badan klasifikasi nasional," imbuhnya.
Baca juga:
Ini penyebab kecilnya kontribusi sektor maritim ke perekonomian RI
53 Militer AL berbagai negara kumpul di Bali bahas keamanan maritim
Pertama kalinya, Indonesia akan susun indikator ekonomi maritim
Jepang hibahkan sistem lalu lintas laut Rp 172 M ke RI
Kadin sebut poros maritim Jokowi tak didukung perbankan