Pemerintah Jokowi kembali utang Rp 2 T dari luar negeri
Pinjaman tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas), Sofyan Djalil mengatakan pemerintah kembali melakukan pinjaman luar negeri tahun ini sebesar USD 150 juta atau Rp 2,02 triliun. Pinjaman tersebut untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Menurut dia, banyak proyek yang persiapannya tidak matang karena kekurangan biaya. Sehingga, dengan adanya pinjaman tersebut, diharapkan bisa menutupi kekurangan demi berjalannya pembangunan.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
"Selama ini banyak proyek dan realisasi pinjaman luar negeri misalnya, termasuk proyek PPP, karena tidak terlalu siapnya persiapan proyek. Padahal persiapan proyek yang bagus itu tender akan mudah, harga lebih mudah. Oleh sebab itu mulai tahun ini kita sediakan dana, dan sekarang sudah ada USD 150 juta, dari multilateral, loan," ujar Sofyan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/2).
Dia menegaskan, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri karena anggaran pembangunan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas.
"APBN itu kan terkendala lagi harga satuan yang rendah. Sehingga akhirnya kita bisa dapatkan konsultan yang tidak kredibel. Itu untuk proyek-proyek kecil sih oke, tapi kalau yang besar-besar sifatnya internasional, harus disiapkan baik-baik," jelas dia.
Meski sudah mendapatkan dana, pemerintah juga harus menyiapkan seluruh proyek infrastruktur yang akan dibangun. Alasannya, proyek tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan.
"Jadi musti tahun ini kita siapkan proyeknya, nanti baru tender tahun depan, karena perusahaan proyek ada yang cepat ada yang lamban, paling cepat itu 6 bulan, ada yang perlu 1 tahun," pungkas dia.
Baca juga:
Menkominfo larang investasi asing gerogoti sektor UKM
Bersaing di MEA, REI Jakarta kantongi sertifikat manajemen mutu
Curhat Bos Mabua soal tutupnya Harley Davidson di Indonesia
Menko Darmin: Revisi DNI akan diumumkan besok siang
Rupiah berhasil ditutup menguat di Rp 13.455
Presiden Jokowi perkenalkan KEIN pada jajaran menteri