Pemerintah Jokowi segera luncurkan paket kebijakan XVI, atur tata niaga ekspor impor
"Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Presiden sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi menjadi paket XVI. Itu kan utang kita sejak lama," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady.
Pemerintahan Jokowi-JK kembali berencana menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI yang mengatur mengenai tata niaga ekspor impor. Kebijakan tersebut masih terus dibahas hingga kini.
"Pak Darmin (Menko Perekonomian) dan Pak Presiden sangat ngotot urusan tata niaga ekspor-impor. Mungkin menjadi menjadi paket XVI. Itu kan utang kita sejak lama," ujar Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (29/1).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
Edy mengatakan, kebijakan tersebut nantinya akan menghilangkan rekomendasi untuk impor bahan baku kebutuhan industri. Sebab, selama ini untuk mengimpor bahan baku tertentu, industri memerlukan adanya rekomendasi dari kementerian terkait.
"Yang kami hilangkan rekomendasi pokoknya untuk kegiatan industri harus kami permudah. Jadi sistemnya pengawasan post border. Tapi kalau untuk barang konsumsi harus ada pra-edar seperti punya BPOM ada ML (izin untuk industri besar dan bersifat impor), MD (izin untuk industri besar dan bersifat lokal). Tapi berlakunya tidak diskriminatif," jelasnya.
Edy berharap dengan adanya paket kebijakan tersebut, kebutuhan bahan baku industri bisa terpenuhi tepat waktu. Sehingga industri dapat tumbuh sesuai target dan mendorong produknya untuk ekspor. "Pokoknya kalau bahan baku tidak boleh diganggu, supaya cepat. Apalagi untuk tujuan ekspor seperti kemudahan impor tujuan ekspor," tandasnya.
Baca juga:
Presiden Jokowi ingin sistem perizinan terintegrasi diterapkan April 2018
5 Serangan pada paket kebijakan ekonomi yang dibanggakan Jokowi
DPR sebut paket kebijakan ekonomi ala Jokowi tak mampu dongkrak konsumsi masyarakat
Ini rincian Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16
Paket Kebijakan ke-16 permudah pengusaha dapatkan perizinan usaha