Pemerintah minta belanja Rp 25,5 T, termasuk untuk pindah Ibu Kota
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta WD Nugraha mengatakan, cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN-P 2017 telah disetujui oleh rapat panitia kerja (Panja).
Pemerintah mengajukan dana cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Kunta WD Nugraha mengatakan, cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam RAPBN-P 2017 telah disetujui oleh rapat panitia kerja (Panja). Selanjutnya, cadangan belanja tersebut akan dibahas pada rapat Badan Anggaran (Banggar) minggu depan.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen secara tahunan? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana APBN digunakan untuk mencapai kesejahteraan yang merata? Fungsi distribusi, APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata tanpa kesenjangan.
"Kemarin diputuskan Panja B nya belanja pusat, nanti dibawa lagi di Raker Banggar hari Selasa, minggu depan. Nanti diputuskan lagi di level Menteri," ujar Kunta saat ditemui di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Jumat (21/7).
Beberapa komponen yang membutuhkan anggaran dana mendesak antara lain kebutuhan untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2019, Asian Games dan kebutuhan dalam pelaksanaan IMF annual meeting. "Ya, iya Asian Games, Pemilu juga ada," jelas Kunta.
Selain Asean Games dan Pilpres 2019, cadangan belanja mendesak juga akan digunakan untuk membiayai sertifikasi lahan yang akan dilakukan oleh pemerintah. "Ada sertifikasi, angkanya saya enggak hafal. IMF juga ada yang annual meeting," katanya.
Cadangan belanja tersebut rencananya juga akan digunakan untuk kajian Ibu Kota yang baru, pengiriman pasukan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), penyertaan modal negara untuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) serta pengadaan aat pengamanan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Baca juga:
Investment grade buat pemerintah pede tarik utang meski berisiko
Kemenkeu: Batas aman rasio utang 60 persen dari PDB, kita 28 persen
Jonan soal pemangkasan belanja: Kantor saya sekarang kayak pasar
4 Pembelaan pemerintah Jokowi tambah utang triliunan tahun ini
Darmin: Pilih, rasio utang tak naik atau bangun infrastruktur minim?