Pemerintah Pastikan Ada Rumah Subsidi di IKN, Khusus untuk Masyarakat Menengah ke Bawah
Endra tidak mengungkapkan spesifikasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah di kawasan IKN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin akan ada kawasan perumahan subsidi di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.
- Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan
- Prospek Industri Semen di Tengah Gencarnya Pembangunan IKN dan Proyek Perumahan Pemerintah
- Kuota Rumah Subsidi Ditambah 34.000 Unit, Anggaran Rp4,3 Triliun
- Aturan Sedang Dikaji, Pekerja Gaji Rp15 Juta Bisa Dapat Fasilitas KPR Subsidi
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja.
"Jadi, tetap ada perumahan (subsidi) untuk masyarakat yang menengah ke bawah, tetap ada," kata Endra kepada awak media di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (31/7).
Dia menyebut, kehadiran masyarakat diperlukan untuk membentuk ekosistem di IKN. Mengingat, pengembangan kawasan IKN tidak bisa hanya mengandalkan ASN/PNS maupun TNI/Polri.
"Kan ada masyarakat di situ, ya berbaur, pastilah kita nggak mungkin ASN hidup tanpa masyarakat kan, kita juga perlu kita perhatikan," beber dia.
Meski begitu, Endra tidak mengungkapkan spesifikasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah di kawasan IKN. Termasuk harga maupun tipe rumah yang akan ditempati masyarakat.
"Jadi, prinsip (rumah subsidi) seperti hunian berimbang gitu ya, yang pernah kita lakukan dengan undang-undang perumahan dan kawasan pemukiman itu," ucap dia.
Sebelumnya, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan bahwa pihaknya berharap Pemerintah dapat memberi insentif tambahan untuk pengusaha mal yang membangun pusat perbelanjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Umum APPBI, Alphonzus Widjaja menyebut, insentif itu salah satunya dengan bantuan permodalan ringan atau grace period. Sebagai informasi, Grace period merupakan kelonggaran waktu dalam pelunasan kredit pokok atau di jangka waktu tertentu.
“Untuk pusat perbelanjaan (di IKN) kami mengusulkan ada tambahan insentif lagi. Itu permodalan yang sifatnya ringan atau mungkin grace period,” kata Alphonzus kepada media Kantor Kementerian Perdagangan, dikutip Rabu (31/7/2024).
Dia juga mengungkapkan, sejauh ini pembangunan mal di IKN akan diproses secara bertahap, dan tidak dengan ukuran yang besar.
Alphonzus memperkirakan, pertumbuhan pusat perbelanjaan di IKN baru akan terwujud dalam dua tahun ke depan.