Pemerintah puji Ahok atas kegemilangan kelola perekonomian DKI

Pertumbuhan ekonomi DKI tercatat mencapai angka 5,88 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya 4,8 persen.

Kinerja perekonomian DKI Jakarta dinilai gemilang dengan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,88 persen atau di atas rata-rata nasional yang hanya 4,8 persen. Kondisi itu juga ditopang dengan angka inflasi yang dijaga di level rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution terkesan dengan prestasi tersebut. Darmin melihat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersungguh-sungguh dalam mengelola sektor perekonomian ibukota.

"Saya betul-betul terkesan dengan uraian bapak Gubernur. Itu tunjukkan beliau sangat menggeluti setiap area yang ada di bawah tanggung jawab beliau," kata Menko Darmin saat berpidato di acara Musrenbang DKI di Balaikota, Jakarta, Kamis (14/4).

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang tinggi dinilai Darmin lantaran penduduk Jakarta memiliki taraf hidup di atas rata-rata nasional. "Jakarta relatif lebih baik. Dia ada di atas rata-rata nasional. Itu memang sudah sewajarnya. Karena Jakarta itu sebagai daerah khusus memang tempat bermukim banyak orang di atas rata-rata," papar Darmin.

Selain itu, Menko Darmin melihat di Jakarta lebih banyak penduduk yang bekerja dibandingkan dengan pengangguran.

"Itu yang dibutuhkan agar bonus demografi bisa diwujudkan. Kalau seperti situasi nasional, orang yang bekerja masih kecil dibandingkan yang tidak, maka dari itu kita belum siap untuk mewujudkan bonus demografi," terangnya.

Meskipun dari sisi kondisi gini rasio masih perlu banyak perbaikan, namun indeks pembangunan manusia di Jakarta sudah mencapai level 78,39 atau lebih tinggi dari rata-rata nasional 68,9.

"Gini rasio adalah indikator terhadap kemiskinan. Makin tinggi angkanya maka makin timpang. Makin rendah itu makin merata. Tahun terakhir DKI sudah dalam posisi sedikit lebih baik dari nasional, tapi tetap dalam level yang tinggi," tutupnya.

Baca juga:
Komisi IV dan KKP hentikan reklamasi, Ahok tantang buat UU melarang
Ketika Ahok bandingkan cara kerja Komjen Tito & Irjen Moechgiyarto
Ahok dukung Menteri Siti kumpulkan izin amdal pulau reklamasi
Jika tak didukung Polda Metro, Ahok pertimbangkan hapus 3 in 1
Sengit, Ahok dan BPK saling tuding soal Sumber Waras
Ahok percaya audit BPK soal Bantargebang, giliran Sumber Waras marah
Ahok meradang Mahkamah Etik BPK tidak tanggapi aduannya